Trump Siapkan Operasi Sledgehammer Jika Perang Iran Berlanjut

Apa itu operasi Sledgehammer yang digagas oleh Donald Trump?

Diterbitkan 13 Mei 2026, 16:04 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Washington D.C - Pemerintahan Presiden Donald Trump disebut tengah mempertimbangkan untuk melanjutkan kembali kampanye militer terhadap Iran jika konflik di Timur Tengah kembali pecah.

Namun, menurut laporan NBC News pada Selasa (12/5/2026), operasi tersebut berpotensi menggunakan nama baru, yaitu “Operasi Sledgehammer”.

Dalam laporan itu disebutkan, sejumlah pejabat Amerika Serikat tengah membahas kemungkinan mengganti nama operasi sebelumnya, “Operasi Epic Fury”, apabila Presiden Trump memutuskan kembali melancarkan operasi tempur berskala besar terhadap Iran.

Pembahasan tersebut dinilai mencerminkan meningkatnya ekspektasi di dalam pemerintahan bahwa konflik dengan Iran masih berpotensi berlanjut, di tengah mandeknya jalur diplomasi dan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz.

Sejumlah pejabat AS juga meyakini penggunaan nama operasi baru dapat memperkuat posisi Gedung Putih bahwa aksi militer lanjutan merupakan operasi terpisah dari sebelumnya. Dengan demikian, langkah tersebut dinilai dapat tetap berada dalam kerangka Resolusi Kekuatan Perang tahun 1973.

Aturan tersebut mewajibkan presiden AS untuk melaporkan pengerahan pasukan ke Kongres dalam waktu 48 jam setelah dimulainya operasi militer. Jika tidak ada persetujuan legislatif, operasi harus dihentikan dalam 60 hari.

Dalam kasus “Operasi Epic Fury”, operasi tempur itu dihentikan setelah 40 hari pertempuran. Pemerintahan Trump berpendapat batas waktu 60 hari belum sepenuhnya tercapai karena adanya jeda dalam operasi.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menyatakan bahwa “Operasi Epic Fury” telah berakhir setelah Washington dan Teheran sepakat menghentikan permusuhan dan membuka kembali jalur negosiasi pada bulan lalu.

Laporan NBC News juga menyebut kemampuan militer Amerika Serikat di kawasan kini meningkat dibandingkan saat konflik pertama kali pecah pada Februari lalu.

Hingga kini, Pentagon belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut.