Bangladesh Perintahkan Pegawai Negeri Hemat Listrik di Tengah Krisis Energi Akibat Perang Iran

Liputan6.com, Dhaka - Pemerintah Bangladesh memerintahkan para pegawai negeri untuk mematikan lampu yang tidak diperlukan serta mengurangi penggunaan pendingin udara sebagai upaya menghemat energi, menyusul memburuknya krisis energi akibat perang Iran. Kebijakan ini disampaikan oleh para pejabat pada Senin (30/3/2026).

Kementerian Administrasi Publik Bangladesh mengeluarkan serangkaian instruksi terkait kehadiran pegawai di kantor serta langkah-langkah penghematan listrik dan bahan bakar. Hal ini disampaikan oleh pejabat kementerian, Sakhawat Hossain, kepada AFP pada hari yang sama.

Dalam surat edaran yang diterbitkan pada Minggu (29/3) malam, pemerintah menegaskan bahwa hanya peralatan listrik yang benar-benar diperlukan yang boleh digunakan.

"Hanya jumlah lampu, kipas angin, pendingin udara, dan peralatan listrik lainnya yang diperlukan saja yang boleh digunakan," demikian bunyi perintah tersebut seperti dikutip dari CNA.

Selain itu, para pegawai diingatkan untuk mematikan lampu saat meninggalkan ruangan. Pemerintah menetapkan bahwa suhu pendingin udara harus diatur pada 25 derajat Celsius atau lebih tinggi sebagai bagian dari upaya penghematan energi.

Negara Asia Selatan yang berpenduduk sekitar 170 juta jiwa tersebut diketahui masih sangat bergantung pada impor energi, dengan sekitar 95 persen kebutuhan minyak dan gasnya berasal dari luar negeri.

Di tengah tekanan krisis energi, Bangladesh juga mengupayakan bantuan keuangan dengan mengajukan pinjaman sekitar USD 2 miliar kepada lembaga donor multilateral.

Sebelumnya, pemerintah Bangladesh telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menekan konsumsi bahan bakar. Langkah-langkah tersebut mencakup pembatasan pembelian bahan bakar, penghentian produksi di sebagian besar pabrik pupuk, serta pengerahan aparat kepolisian untuk melakukan patroli di stasiun pengisian bahan bakar.