Jenderal AS: Selat Hormuz Lingkungan yang Kompleks Secara Taktis

Liputan6.com, Washington, DC - Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) Jenderal Dan Caine, pada Jumat (13 Maret) menyatakan bahwa Selat Hormuz merupakan lingkungan operasi yang sangat kompleks secara taktis, sehingga membutuhkan pertimbangan matang sebelum militer AS melakukan pengawalan kapal secara besar-besaran di jalur pelayaran strategis tersebut.

Dalam keterangannya, Caine mengakui adanya tantangan besar dalam melaksanakan rencana pengawalan lalu lintas kapal melalui selat yang menjadi salah satu jalur perdagangan energi paling penting di dunia.

"Ini adalah lingkungan yang kompleks secara taktis. Sebelum kita membawa sesuatu melewati wilayah itu dalam skala besar, kita ingin memastikan bahwa semua langkah telah dilakukan sesuai dengan tujuan militer kita saat ini," ujar Caine seperti dikutip dari CNA.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian terhadap langkah Iran menutup Selat Hormuz. Jalur laut ini diketahui menjadi lintasan bagi sekitar seperlima perdagangan minyak mentah global.

Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump telah mempersiapkan rencana menghadapi kemungkinan Iran menutup jalur strategis tersebut. Namun, ia tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai rencana tersebut.

"Kami sebenarnya sedang mendekati tahap untuk memastikan tujuan yang ingin kami capai dan bagaimana cara mencapainya," kata Hegseth. 

Di sisi lain, Menteri Energi AS Chris Wright pada hari sebelumnya menyatakan bahwa militer AS saat ini belum siap untuk mengawal kapal tanker yang melintasi Selat Hormuz. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar aset militer AS saat ini masih difokuskan pada operasi serangan terhadap Iran.

Meski demikian, Wright menilai kemungkinan besar operasi pengawalan kapal tanker akan mulai dilakukan sebelum akhir bulan ini.

Sebelumnya pada awal pekan, Wright sempat memicu fluktuasi harga minyak setelah menyatakan bahwa kapal AS telah melakukan operasi pengawalan di wilayah tersebut. Namun, unggahan tersebut kemudian segera dihapus dari media sosial dan Gedung Putih membantah bahwa operasi pengawalan semacam itu pernah terjadi.