Indonesia Tunda Pelaksanaan KTT D-8 di Jakarta Imbas Perang Iran

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengumumkan bahwa pertemuan puncak organisasi kerja sama ekonomi antara delapan negara berkembang atau KTT D-8 yang seyogianya dilaksanakan pada 15 April 2026, ditunda hingga waktu yang belum ditentukan. Penundaan ini dipicu oleh perang Iran yang ditandai dengan serangan Amerika Serikat (AS) dan Israel pada akhir Februari lalu.

"Kita ketahui bersama, ada perkembangan sejak 28 Februari yang lalu dan kita mengamati, mencermati, dan mengkaji dari dekat perkembangan yang ada dan hingga hari ini sangat disayangkan belum tampak ada tanda-tanda de-eskalasi. Menanggapi situasi tersebut, saya berkoordinasi dengan erat dan juga berkonsultasi kepada pimpinan. Jadi, saya berbicara dengan Sekjen D-8, saya berbicara dengan semua komisioner, teman-teman para duta besar kita di negara-negara D-8 juga berhubungan atau berkomunikasi dengan mitra-mitra mereka di negara akreditasi masing-masing dan akhirnya pada tadi malam bapak menteri luar negeri menandatangani surat kepada mitra-mitranya yang berisikan penundaan pelaksanaan KTT D-8 dan juga seluruh rangkaian kegiatannya," demikian disampaikan Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kemlu RI Tri Tharyat di hadapan awak media pada Jumat (13/3), di Kemlu RI, Jakarta.

"Jadi, info ini sudah diterima oleh semua negara-negara dan mereka memahami karena ini memang jalan yang terbaik yang harus kita putuskan. Mengenai penetapan tanggal selanjutnya tentunya kita akan bicarakan secara lebih detail pada saatnya, saat ini mungkin belum waktunya karena perkembangan yang masih terus berlangsung di wilayah Timur Tengah khususnya."

Ditanya lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan rangkaian kegiatan di luar KTT, Tri menjelaskan bahwa pihaknya mendorong kegiatan-kegiatan yang memang sudah terjadwal untuk terus dilanjutkan.

"Termasuk nanti ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Kadin nanti juga ada beberapa tanggalnya belum ada ya, tapi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh beberapa kementerian teknis akan terus berlangsung. Memang keketuaan kita secara resmi itu baru akan diserahterimakan pada saat KTT, namun di tengah situasi yang agak istimewa tahun ini teman-teman para anggota D-8 menganggap ya memang Indonesia lah saat ini ketua, meskipun sekali lagi secara resmi belum diserah terimakan dari Mesir," beber Tri.

"Berbagai kegiatan yang tidak hanya kita rencanakan di tahun 2026 namun juga di tahun 2027 hingga berakhirnya keketuaan kita pada 31 Desember, sudah sebagian besar siap untuk dieksekusi dan terus yang lain-lain yang masih dalam pembahasan akan terus dimatangkan jadi tidak merubah rencana-rencana kegiatan yang terkait. Kecuali, yang tadi saya singgung, yang pelaksanannya berlangsung secara bersamaan atau back to back dengan KTT, yaitu bisnis forum D8 dan Halal Expo akan juga ditunda."

D-8 yang resmi dibentuk melalui Deklarasi Istanbul pada tanggal 15 Juni 1997 beranggotakan Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Pada 2025, Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota terbaru.

Indonesia menjabat sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027. Kepemimpinan Indonesia mengusung tema "Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity and Cooperation for Shared Prosperity", yang mencerminkan komitmen Indonesia dalam memperkuat ketahanan kolektif dan pertumbuhan yang inklusif di antara negara-negara anggota D-8 di tengah dinamika ekonomi dan geopolitik global yang terus berkembang.