Jejak Permusuhan AS Vs Iran: Krisis Sandera 1979 hingga Operasi Militer 2026

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran telah diwarnai permusuhan sejak Revolusi Islam Iran pada 1979. Serangan AS dan Israel pada Sabtu (28/2/2026) menjadi bab terbaru dalam rangkaian panjang konflik kedua negara yang telah berlangsung lebih dari empat dekade dan terus mengalami eskalasi dalam berbagai bentuk—mulai dari sanksi ekonomi hingga aksi militer terbuka.

Akar ketegangan dapat ditelusuri kembali ke peristiwa dramatis yang terjadi tak lama setelah lahirnya Republik Islam Iran. Berikut ulasannya seperti dikutip dari laporan AFP:

1979: Krisis Sandera di Teheran

Permusuhan bermula pada 4 November 1979, ketika sekelompok mahasiswa aktivis di Teheran menyandera staf Kedutaan Besar AS. Mereka menuntut ekstradisi mantan penguasa Iran, Mohammad Reza Pahlavi, yang saat itu berada di AS untuk menjalani perawatan medis.

Peristiwa tersebut terjadi tujuh bulan setelah berdirinya Republik Islam Iran. Sebanyak 52 warga AS disandera selama 444 hari.

Pada April 1980, pemerintah AS memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran serta memberlakukan pembatasan perdagangan dan perjalanan. Sembilan bulan kemudian, para sandera terakhir akhirnya dibebaskan.

1995–2019: Sanksi dan Label "Poros Kejahatan"

Pada 30 April 1995, presiden AS saat itu, Bill Clinton, mengumumkan larangan total perdagangan dan investasi dengan Iran. Washington menuduh Teheran mendukung terorisme, termasuk dengan memberikan dukungan kepada kelompok militan regional seperti Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam Palestina.

AS juga menargetkan perusahaan asing yang berinvestasi di sektor minyak dan gas Iran.

Kemudian, pada 29 Januari 2002, Presiden George W. Bush melabeli Iran, Irak, dan Korea Utara sebagai bagian dari "poros kejahatan" yang mendukung terorisme.

Pada April 2019, AS menetapkan Korps Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris.

Pada awal 2000-an, terungkapnya fasilitas nuklir yang sebelumnya tidak dideklarasikan di Iran memicu kekhawatiran bahwa Teheran berupaya mengembangkan senjata nuklir—tuduhan yang dibantah Iran. 

Laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tahun 2011, yang menghimpun intelijen yang dinilai secara luas kredibel, menyatakan bahwa Iran melakukan aktivitas yang relevan dengan pengembangan perangkat peledak nuklir setidaknya hingga 2003.

Pada 2005, presiden Iran saat itu, Mahmoud Ahmadinejad, mengakhiri pembekuan pengayaan uranium. Pemerintah Iran menegaskan bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan sipil.

Satu dekade kemudian, kesepakatan mengenai program nuklir Iran dicapai di Wina antara Teheran dan enam negara besar—China, Prancis, Jerman, Rusia, Inggris, dan AS. Kesepakatan tersebut memberikan keringanan sanksi ekonomi kepada Iran dengan imbalan jaminan bahwa negara itu tidak akan membuat bom atom. Perjanjian tersebut juga mendapat dukungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun pada 2018, Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari perjanjian tersebut dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran serta perusahaan yang memiliki hubungan dengannya.

Setahun kemudian, Iran mulai mengurangi sebagian komitmennya dalam perjanjian itu. Upaya diplomatik berikutnya tidak membuahkan hasil. Pada 28 September 2025, sanksi PBB diberlakukan kembali dan perjanjian tersebut berakhir pada Oktober 2025.

2020: Qasem Soleimani Tewas

Ketegangan meningkat pada 3 Januari 2020 ketika AS membunuh Jenderal Qasem Soleimani di Baghdad, Irak. Soleimani adalah komandan Pasukan Quds, unit elite dari Korps Garda Revolusi Islam yang bertanggung jawab atas operasi intelijen dan militer di luar negeri. 

Trump menyatakan bahwa Soleimani tengah merencanakan serangan "segera" terhadap diplomat dan pasukan AS di Irak.

Iran membalas dengan meluncurkan serangan rudal ke pangkalan-pangkalan di Irak yang menampung pasukan AS.

Dalam konflik bersenjata selama 12 hari antara Israel dan Iran, AS menyerang tiga lokasi utama fasilitas nuklir Iran pada 21 Juni 2025.

Presiden Trump menyatakan bahwa lokasi-lokasi tersebut telah dihancurkan sepenuhnya, meskipun tingkat kerusakan sebenarnya belum diketahui secara pasti.

2026: Ancaman Serangan dan Pengerahan Militer AS 

Pada akhir Desember 2025, gelombang protes besar terjadi di Iran dan dilaporkan mendapat tindakan keras dari pemerintah. Presiden Trump mengancam akan menyerang Iran sebagai respons atas tindakan tersebut, meskipun fokus ancamannya kemudian beralih kembali ke program nuklir Teheran.

Ia memerintahkan pengerahan kekuatan militer AS ke kawasan Teluk. 

Kedua negara kemudian kembali melakukan perundingan tidak langsung di bawah mediasi Oman pada awal Februari 2026. Washington mendesak Iran untuk merundingkan kesepakatan guna menghindari serangan.

Sementara Iran ingin membatasi pembahasan hanya pada program nuklirnya, AS ngotot agar perundingan juga mencakup rudal balistik dan dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata di kawasan.

Pada 19 Februari, Trump menyatakan memberi waktu 10 hingga 15 hari, paling lama untuk mencapai kesepakatan, "jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi". Pada 28 Februari, ia mengumumkan peluncuran "operasi militer skala besar" bersama dengan Israel.