Irak Umumkan Penarikan Penuh Pasukan AS dari Wilayah Federalnya

Liputan6.com, Baghdad - Pemerintah Irak pada Minggu (18/1/2026) menyatakan bahwa pasukan Amerika Serikat (AS) telah menyelesaikan penarikan penuh dari seluruh fasilitas militer di wilayah federalnya. Penarikan ini tidak mencakup wilayah Kurdistan yang bersifat semi-otonom.

Kementerian Pertahanan Irak seperti dikutip dari laporan CNN menyampaikan bahwa kontingen terakhir penasihat militer AS telah meninggalkan Pangkalan Udara Al-Asad di Provinsi Anbar, Irak barat. Pangkalan tersebut telah menjadi lokasi penempatan pasukan AS selama lebih dari dua dekade.

Penarikan ini merupakan bagian dari pengurangan kehadiran militer AS yang telah berlangsung selama beberapa tahun, setelah pemerintah Irak pada 2023 secara resmi meminta agar pasukan AS ditarik dari negaranya.

Selain itu, koalisi internasional pimpinan AS yang dibentuk untuk memerangi kelompok ISIS juga telah menarik diri dari markas Komando Operasi Gabungan Irak. Dengan penarikan tersebut, menurut pernyataan Kementerian Pertahanan Irak, seluruh fasilitas kini berada sepenuhnya di bawah kendali pasukan keamanan Irak.

Meski demikian, pasukan AS masih tetap berada di Pangkalan Udara Harir di Provinsi Erbil, yang terletak di Wilayah Kurdistan. Pemerintah pusat Irak tidak memiliki kendali penuh atas wilayah Kurdistan di Irak utara karena wilayah tersebut merupakan entitas federal otonom dengan pemerintahan, parlemen, dan pasukan keamanannya sendiri, sebagaimana diakui dalam konstitusi Irak.

Kehadiran militer AS di Irak telah mengalami perubahan signifikan sejak invasi pada 2003. Pada puncaknya, jumlah pasukan AS di Irak mencapai sekitar 170.000 personel. Pada 2011, Presiden AS saat itu, Barack Obama, menarik seluruh pasukan AS dari Irak. Namun pada 2014, sekitar 5.000 tentara kembali dikerahkan atas permintaan pemerintah Irak untuk membantu memerangi ISIS.

Sejak Desember 2021, ketika militer AS mengumumkan berakhirnya peran tempurnya di Irak, jumlah pasukan AS di negara tersebut berkisar sekitar 2.500 personel yang bertugas dalam kapasitas memberi nasihat dan bantuan.

Komando Pusat Kementerian Pertahanan AS menyatakan kepada CNN pada Minggu bahwa pernyataan sebelumnya dari Kementerian Pertahanan Irak mengenai penyerahan fasilitas tersebut adalah faktual, tanpa memberikan rincian tambahan.

Para pejabat Irak pada Minggu menyatakan bahwa angkatan bersenjata Irak dari seluruh matra memiliki kemampuan yang memadai untuk menjaga keamanan negara. Mereka menambahkan bahwa kerja sama di masa depan dengan AS akan difokuskan pada pelatihan, pengadaan peralatan, latihan bersama, serta koordinasi operasional berdasarkan perjanjian bilateral.

Meskipun pemerintah Irak menilai bahwa misi koalisi internasional telah berakhir di wilayahnya, para pejabat menegaskan bahwa operasi koalisi dalam memerangi ISIS dan kelompok teroris lainnya masih terus berlangsung di Suriah. Pemerintah di Baghdad juga menyatakan bahwa dukungan logistik untuk operasi tersebut diharapkan tetap melalui pangkalan udara koalisi di Erbil. Irak tidak menutup kemungkinan pula dilakukannya operasi kontra-ISIS secara bersama antara Irak dan AS yang diluncurkan dari Pangkalan Udara Al-Asad, apabila hal tersebut dinilai diperlukan.

Penarikan pasukan AS ini diperkirakan dapat memperkuat posisi pemerintah Irak dalam negosiasi mengenai perlucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata non-negara. Beberapa milisi yang didukung Iran selama ini menggunakan keberadaan pasukan AS sebagai alasan untuk mempertahankan senjata mereka.

Kelompok milisi seperti Kataib Hezbollah dan Harakat al-Nujaba, yang termasuk di antara kelompok bersenjata paling kuat di Irak dan telah ditetapkan oleh AS sebagai entitas teroris, menolak untuk melucuti senjata. Mereka menyatakan hanya akan menyerahkan persenjataan setelah Irak mencapai kedaulatan penuh, termasuk penarikan seluruh pasukan asing dari negara tersebut.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari kelompok-kelompok milisi tersebut terkait pengumuman penarikan pasukan AS. Meski banyak di antaranya telah secara formal terintegrasi ke dalam Pasukan Mobilisasi Populer, mereka tetap menjadi aktor berpengaruh dalam bidang keamanan, politik, dan ekonomi Irak.

Penarikan pasukan ini terjadi di tengah meningkatnya ketegangan regional antara AS dan Iran, ketika Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan kemungkinan serangan terhadap Iran di tengah aksi protes jalanan yang mematikan menentang rezim otoriter negara tersebut.

Selama bertahun-tahun, pasukan AS yang ditempatkan di Pangkalan Al-Asad telah berulang kali menjadi sasaran serangan oleh Iran dan kelompok-kelompok bersenjata yang didukung Iran.

Pada Januari 2020, Iran meluncurkan serangan rudal balistik ke Pangkalan Al-Asad sebagai balasan atas serangan pesawat nirawak di bandara Baghdad yang menewaskan komandan militer paling berpengaruh Iran, Qasem Soleimani. Serangan tersebut berlangsung sekitar dua jam dan secara khusus menargetkan area pangkalan yang digunakan oleh pasukan AS.

Setelah serangan teror pada 7 Oktober 2023 di Israel, kelompok milisi yang berafiliasi dengan Iran melancarkan serangkaian serangan rudal ke Pangkalan Al-Asad. Pada Agustus 2024, lima personel militer AS dan dua kontraktor AS mengalami luka-luka akibat salah satu serangan tersebut.