Jaringan Narkotika Pakistan Menguat, Ancaman Terorisme dan Stabilitas Kawasan Kian Meluas

Liputan6.com, Islamabad - Budidaya opium dan perdagangan narkotika di Pakistan kembali menjadi sorotan internasional setelah laporan terbaru menunjukkan menguatnya keterkaitan antara narkoba, pendanaan terorisme, dan konflik regional di Asia Selatan.

Fenomena ini bukan isu baru, namun skalanya dinilai semakin mengkhawatirkan seiring pergeseran pusat produksi opium dari Afghanistan ke wilayah Pakistan dalam dua tahun terakhir.

Keterlibatan Pakistan dalam jaringan narkotika modern bermula sejak 1970-an, ketika perdagangan heroin lintas negara mulai berkembang pesat, dikutip dari laman Memri.org, Senin (22/12/2025).

Situasi semakin kompleks setelah invasi Uni Soviet ke Afghanistan pada 1979, yang menjadikan Pakistan jalur utama pemrosesan dan transit narkoba. Meski konflik Afghanistan bukan dipicu oleh narkotika, perdagangan obat terlarang ini justru tumbuh seiring perang dan menjadi sumber pendanaan utama bagi kelompok bersenjata.

Laporan tersebut menyoroti bahwa narkotika telah berubah dari sekadar aktivitas kriminal menjadi bagian dari “ekonomi perang”. Keuntungan besar dari perdagangan heroin memperkuat kapasitas kelompok pemberontak dan kemudian berkembang menjadi instrumen perang asimetris yang melibatkan aktor negara.

Pada puncaknya, produksi opium Afghanistan melonjak drastis, dari sekitar 100 ton pada 1971 menjadi 4.600 ton pada akhir 1990-an. Afghanistan sempat memasok hingga 90 persen heroin dunia pada 2009. Namun, larangan penanaman opium yang diberlakukan Taliban pada 2022 menyebabkan produksi turun hingga 95 persen pada 2023.

Kondisi ini memicu migrasi petani opium Afghanistan ke wilayah Pakistan, terutama ke Balochistan dan Khyber Pakhtunkhwa (KPK). Dua wilayah kecil di Balochistan kini tercatat memiliki lebih dari 8.000 hektare ladang opium, dengan sebagian lahan melampaui lima hektare per petani. Skala ini disebut melampaui rekor produksi Afghanistan, menempatkan Pakistan sebagai pusat baru opium dunia.

Sejarah menunjukkan Pakistan bukan hanya wilayah transit, tetapi juga produsen dan pengolah utama heroin. Pada 1980-an, produksi opium Pakistan diperkirakan mencapai 800 ton per tahun, dengan sekitar 70 persen heroin olahan masuk ke pasar internasional. Aktivitas ini menciptakan ekonomi bayangan bernilai jutaan dolar yang digunakan untuk membiayai operasi militan.

Sejumlah laporan dan kajian internasional mengaitkan peran aparat negara Pakistan dalam memfasilitasi jaringan narkotika. Selama era Presiden Zia-ul Haq, negara disebut membangun infrastruktur logistik ganda yang digunakan untuk pengiriman senjata ke Afghanistan sekaligus ekspor narkoba melalui Karachi. Pendapatan dari perdagangan ini kemudian dialirkan ke kelompok militan yang beroperasi di Kashmir dan wilayah perbatasan India.

Pernyataan mantan Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif pada 1994 memperkuat dugaan tersebut. Ia mengungkap bahwa pimpinan militer dan intelijen Pakistan pernah mengusulkan penjualan heroin untuk membiayai operasi rahasia, terutama setelah sumber pendanaan asing menurun pasca penarikan Uni Soviet dari Afghanistan.

India menjadi salah satu negara yang paling terdampak. Letaknya di antara Golden Crescent dan Golden Triangle menjadikan India rentan terhadap penyelundupan narkotika dan terorisme lintas batas. Punjab dan Jammu & Kashmir tercatat sebagai wilayah utama masuknya narkoba dari Pakistan dan Afghanistan.

Data aparat keamanan India menunjukkan peningkatan signifikan penyelundupan melalui darat, laut, dan udara. Pada 2023, Pasukan Keamanan Perbatasan (BSF) menyita 841 kilogram narkoba di perbatasan barat, sementara penyitaan di jalur laut mencapai 2.826 kilogram, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Penggunaan drone untuk menyelundupkan narkoba juga meningkat tajam.

Pendapatan dari narkotika ini disebut mengalir ke kelompok-kelompok teroris seperti Lashkar-e-Taiba, Jaish-e-Mohammed, dan Hizbul Mujahideen. Dana tersebut digunakan untuk pembelian senjata, pelatihan, rekrutmen, dan propaganda. Dalam dua tahun terakhir, otoritas India mencatat puluhan kasus terorisme yang terkait langsung dengan pendanaan narkotika.

Pemerintah India merespons dengan memperkuat koordinasi antarlembaga melalui mekanisme nasional pemberantasan narkoba dan memperluas kewenangan aparat di perbatasan serta laut. Namun, laporan tersebut menegaskan bahwa langkah domestik saja tidak cukup.

Secara regional dan global, jaringan narkotika yang berakar di Pakistan dinilai memperparah instabilitas lintas kawasan, dari Asia Tengah hingga Eropa dan Afrika. Aliran uang haram yang dicuci melalui sistem keuangan formal dan informal melemahkan tata kelola global dan memperumit upaya pemberantasan pendanaan terorisme.

Dengan rantai pasok narkotika yang kini semakin terintegrasi ke jaringan kriminal internasional, laporan itu menyimpulkan bahwa narkoba telah menjadi alat strategis yang melampaui kejahatan biasa—menjadi ancaman serius bagi keamanan, stabilitas sosial, dan tatanan internasional.