Ketua DPR Filipina Ferdinand Martin Romualdez Mundur Akibat Skandal Korupsi

Liputan6.com, Manila - Ketua DPR Filipina Ferdinand Martin Romualdez mengumumkan pengunduran dirinya dalam sidang paripurna DPR pada Rabu (17/9/2025). Keputusan itu diambil setelah dirinya terseret dalam kontroversi proyek pengendalian banjir yang disebut-sebut fiktif atau berkualitas buruk.

"Persoalan terkait proyek infrastruktur tertentu telah menimbulkan pertanyaan yang tidak hanya membebani saya, tetapi juga lembaga yang kita layani ini," ujar Romualdez, sepupu Presiden Ferdinand Marcos Jr.

"Rakyat kita mencari kepercayaan. Tugas kita adalah memulihkannya," dikutip dari laman Manilatimes, Kamis (18/9).

Romualdez menegaskan bahwa semakin lama ia bertahan di kursi ketua, beban bagi DPR maupun presiden kian berat. "Setelah perenungan dan doa mendalam, saya dengan hati nurani yang bersih mengajukan pengunduran diri sebagai Ketua DPR Filipina," tambahnya.

Dy Terpilih Jadi Ketua DPR Baru

Seusai pengunduran diri Romualdez, anggota DPR Faustino "Bojie" Dy III dari Distrik 6 Isabela terpilih sebagai ketua baru dengan 253 suara.

Wakil Ketua DPR Ronaldo Puno menyebut Romualdez sudah memberi tahu pimpinan partai sehari sebelumnya tentang rencananya untuk mundur, bahkan menyarankan agar Dy dipilih sebagai penggantinya. Rekan sesama pimpinan, Jefferson Khonghun dari Zambales, membenarkan bahwa Romualdez telah lama mempertimbangkan mundur demi menjaga DPR dari polemik.

Skandal Proyek Fiktif

Kasus bermula dari kesaksian Pacifico "Curlee" Discaya II di Senat, yang menyebut nama mantan anggota DPR Marvin Rillo sebagai pihak yang menuntut suap dari proyek-proyek pengendalian banjir. Rillo membantah tuduhan itu, begitu pula Romualdez dan sejumlah legislator lain yang ikut disebut.

Discaya kemudian mengklarifikasi bahwa dirinya tidak pernah bertransaksi langsung dengan Romualdez, melainkan hanya mendengar kabar dari beberapa anggota parlemen bahwa Ketua DPR akan mendapat bagian.

Anggota DPR Leila de Lima menyambut langkah Romualdez sebagai upaya untuk menjaga kredibilitas parlemen. "Ini bukan hanya soal reputasi pribadi, tetapi juga tentang integritas dan martabat DPR sebagai lembaga," tegasnya.

Kemarahan publik terhadap apa yang disebut "proyek infrastruktur hantu" semakin memuncak sejak Presiden Marcos menyinggung hal ini dalam pidato kenegaraan Juli lalu, usai banjir mematikan melanda Filipina selama berminggu-minggu.

Ribuan warga diperkirakan akan turun ke jalan dalam aksi "Pawai Triliun Peso" pada Minggu mendatang. Nama aksi itu merujuk pada perkiraan Greenpeace mengenai triliunan peso dana yang diduga diselewengkan dari proyek terkait iklim sejak 2023.

Kasus ini juga menyeret Senat, di mana Francis Escudero digantikan Vicente Sotto III sebagai presiden Senat. Escudero dituding punya hubungan dengan salah satu kontraktor proyek banjir, meski ia menolak tuduhan itu dan menyebutnya sebagai "pembunuhan karakter."

Dy Janjikan Pemulihan Kepercayaan

Dalam pidato perdananya, Ketua DPR baru Faustino Dy III meminta masyarakat memberi kesempatan DPR untuk membuktikan diri.

"Saya tahu banyak warga yang terluka dan marah. Sebagai putra Isabela, saya sangat memahami penderitaan akibat badai dan banjir. Atas nama mereka, saya dengan rendah hati menerima tanggung jawab ini," ujar mantan gubernur itu.

Dy berjanji untuk merendahkan diri di hadapan rakyat dan mengakui kekurangan DPR. "Kami mohon kesempatan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Anda," katanya.

Dy sendiri bukan orang baru di dunia politik. Selama lebih dari empat dekade ia pernah menjabat sebagai wakil wali kota, wali kota, anggota dewan distrik, wakil gubernur, hingga gubernur. DPR juga mencatat sejumlah penghargaan yang pernah ia terima, termasuk Gawad Kalasag untuk pengurangan risiko bencana serta penghargaan sebagai salah satu pejabat paling ramah bisnis di Filipina.