Oman Jadi Negara Teluk Pertama yang Akan Berlakukan Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Liputan6.com, Muscat - Oman akan memberlakukan pajak penghasilan orang pribadi sebagai bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengalihkan perekonomian kesultanan tersebut dari ketergantungan pada hidrokarbon.

Pajak ini akan menjadi yang pertama di antara enam negara kaya minyak anggota Dewan Kerja sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC). Pajak sebesar 5 persen itu akan mulai diberlakukan pada 2028 dan hanya akan dikenakan kepada mereka yang berpenghasilan lebih dari USD 109.000 per tahun — atau 1 persen penduduk berpenghasilan tertinggi di Oman.

Rencana ini diumumkan pada Minggu melalui dekrit kerajaan dan dilaporkan oleh Kantor Berita Resmi Oman.

Belum jelas apakah langkah ini akan menginspirasi negara-negara lain di kawasan untuk mengikuti jejak Oman, meskipun Dana Moneter Internasional (IMF) telah memprediksi bahwa negara-negara Teluk mungkin perlu memberlakukan pajak-pajak baru dalam beberapa tahun ke depan untuk mendiversifikasi pendapatan pemerintah.

Selama ini, ketiadaan pajak penghasilan telah menjadi daya tarik bagi perkembangan di kawasan Teluk, membantu menarik para pekerja migran ke wilayah tersebut.

"Pengenalan pajak penghasilan ini akan semakin memprioritaskan stabilitas keuangan dengan mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan yang akan membantu melindungi negara ini dari fluktuasi di pasar energi global," kata Menteri Ekonomi Oman Said bin Mohammed Al-Saqri seperti dilansir AP.

Dia menambahkan bahwa pendapatan dari minyak dan gas dapat menyumbang hingga 85 persen dari total pendapatan publik Oman, tergantung pada kondisi pasar.

"Pajak ini berfungsi sebagai sumber pendapatan baru untuk mendiversifikasi sumber-sumber penerimaan negara dan mengurangi risiko yang terkait dengan ketergantungan pada minyak sebagai sumber pendapatan utama," terang Al-Saqri.

Oman telah mempertimbangkan pajak penghasilan ini selama beberapa tahun dan pengenalan kebijakan ini mengikuti serangkaian reformasi fiskal lainnya.

Pada 2020, negara ini meluncurkan program untuk mengurangi utang publik dan mendorong pembangunan ekonomi. Langkah ini, kata Al-Saqri, merupakan bagian dari proyek besar Oman yang disebut Visi 2040, yang bertujuan menjadikan negara ini sebagai ekonomi berbasis teknologi.