AS Ajukan Resolusi Gencatan Senjata Gaza di DK PBB, Rusia dan China Memveto

Liputan6.com, Jenewa - Amerika Serikat (AS), sekutu utama Israel yang telah memveto seruan gencatan senjata sebelumnya, mengajukan resolusi yang menyatakan Dewan Keamanan PBB akan mendukung "pentingnya gencatan senjata segera dan berkelanjutan" dan untuk pertama kalinya mengutuk serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Rusia dan China yang mempunyai hak veto kemudian bersama-sama menentang resolusi Aljazair, negara Arab yang saat ini menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, yang bersama-sama mensponsori resolusi baru yang lebih keras yang diperkirakan akan diambil melalui pemungutan suara pada hari Sabtu (23/3/3034) dan berisiko diveto oleh AS. Demikian mengutip AFP.

Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzia, mengatakan bahwa teks AS tidak akan melakukan apa pun untuk mengekang Israel dan mengejek Washington karena berbicara tentang gencatan senjata setelah "Gaza hampir terhapus dari muka Bumi."

"Kami telah mengamati tontonan munafik yang khas," kata Duta Besar Rusia, Vasily Nebenzia, seperti dikutip dari AFP.

Nebenzia mengatakan rancangan undang-undang Amerika itu dimaksudkan untuk "mempermainkan para pemilih dan memberikan mereka ancaman dalam bentuk semacam penyebutan gencatan senjata di Gaza."

Resolusi tersebut akan "menjamin impunitas Israel, yang kejahatannya bahkan tidak dibahas dalam rancangan tersebut."

Diveto Secara Sinis

Rancangan tersebut tidak secara eksplisit menuntut agar Israel segera mengakhiri kampanyenya di Gaza. Dalam bahasa resolusi Dewan Keamanan yang halus, rancangan tersebut "menentukan" "pentingnya" gencatan senjata yang "segera dan berkelanjutan".

Hal ini menghubungkan gencatan senjata dengan perundingan yang sedang berlangsung, yang dipimpin oleh Qatar dengan dukungan dari Amerika Serikat dan Mesir, untuk menghentikan pertempuran dengan imbalan pembebasan sandera oleh Hamas.

Perwakilan China, Zhang Jun, mengatakan rancangan tersebut "menghindari isu paling sentral, yaitu gencatan senjata" melalui bahasanya yang "ambigu". "Hal ini juga tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan mengenai realisasi gencatan senjata dalam jangka pendek," katanya.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Israel, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan Rusia dan Tiongkok "dengan sinis memveto" resolusi yang mendapat "dukungan kuat".

“Saya pikir kami mencoba menunjukkan kepada masyarakat internasional rasa urgensi untuk melakukan gencatan senjata,” kata Blinken kepada wartawan.

Berbicara di Dewan Keamanan, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan: "Jujur saja -- terlepas dari semua retorika yang berapi-api, kita semua tahu bahwa Rusia dan Tiongkok tidak melakukan apa pun secara diplomatis untuk memajukan perdamaian abadi atau memberikan kontribusi yang berarti atas upaya respons kemanusiaan."

2 dari 4 halaman

Dorong Penyelesaian Alternatif

Resolusi yang lebih keras yang akan diputuskan pada hari Sabtu (23/3/2024) ini disponsori bersama oleh Aljazair dan berbagai kelompok negara yang mendukung rancangan AS – Malta, Mozambik, Sierra Leone, Slovenia dan Swiss – serta Guyana, yang abstain pada hari Jumat (22/3).

Namun Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengindikasikan adanya penolakan dari AS, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut akan membahayakan perundingan yang sedang berlangsung mengenai pembebasan sandera.

Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, mengatakan veto terhadap resolusi AS berarti bahwa "teroris dapat terus mendapatkan keuntungan dari Dewan ini."

“Keputusan Dewan untuk tidak mengutuk Hamas adalah noda yang tidak akan pernah terlupakan,” ujar Gilad Erdan.

Rusia, China dan Aljazair pada gilirannya mengatakan bahwa resolusi tersebut harus menghentikan ancaman serangan Israel di kota Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina berlindung.

Amerika Serikat secara terbuka menentang operasi tersebut, tetapi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah pada hari Jumat setelah bertemu Blinken untuk pergi ke Rafah bahkan tanpa dukungan Washington.

3 dari 4 halaman

Sekilas Perang Israel-Hamas

Ilustrasi Serangan Israel ke Jalur Gaza (Liputan6.com/M.Iqbal)

Lebih dari 1.160 orang, sebagian besar warga sipil, tewas pada 7 Oktober 2023 ketika militan menyusup ke Israel dalam serangan paling mematikan di negara itu, menurut angka resmi Israel.

Militan juga menyandera sekitar 250 sandera, yang diyakini Israel 130 orang masih berada di Gaza, termasuk 33 orang yang diperkirakan tewas.

Israel kemudian bersumpah untuk memberantas Hamas, yang menguasai Jalur Gaza. Sekitar 32.000 orang, sebagian besar warga sipil, tewas, menurut kementerian kesehatan Gaza, dan PBB telah memperingatkan akan terjadinya kelaparan di wilayah tersebut.

4 dari 4 halaman

PBB: Israel Jadikan Kelaparan Warga Gaza sebagai Senjata Perang

Potret Anak-anak dan Perempuan di Gaza — Warga Palestina berjalan melewati puing-puing rumah yang hancur di Khan Yunis, Jalur Gaza Selatan pada 6 Maret 2024. Kementerian Kesehatan Gaza juga mengungkap sebanyak 60 ribu wanita hamil di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dan dehidrasi akibat perang Israel. (Foto oleh AFP)

PBB sebelumnya mengatakan pada Selasa (19/3/2024) bahwa pembatasan ketat Israel terhadap bantuan ke Gaza, dijadikan Tel Aviv sebagai sebagai "senjata perang", termasuk membuat warga di sana menderita kelaparan.

Ini merupakan "kejahatan perang" berdasarkan hukum internasional.

Kepala Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk mengecam Israel lantaran kelaparan terus merajalela dan mengancam warga Palestina di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, Turk mengatakan bahwa "situasi kelaparan adalah akibat dari pembatasan ekstensif Israel terhadap masuk dan distribusi bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial".

"Hal ini juga terkait dengan pengungsian sebagian besar penduduk, serta kehancuran infrastruktur sipil yang penting," katanya, seperti dilansir CNA, Kamis (21/3/2024).

"Besarnya pembatasan yang dilakukan Israel terhadap masuknya bantuan ke Gaza, dan cara mereka terus melakukan permusuhan, mungkin berarti penggunaan kelaparan sebagai metode perang, yang merupakan kejahatan perang."

Juru bicaranya, Jeremy Laurence, mengatakan kepada wartawan di Jenewa bahwa keputusan akhir apakah "kelaparan digunakan sebagai senjata perang" akan ditentukan oleh pengadilan.

Komentar tersebut muncul setelah penilaian keamanan pangan yang didukung PBB menetapkan bahwa wilayah Palestina yang dilanda perang sedang menghadapi kelaparan.

Menurut laporan, perang dahsyat sejak perang Israel Vs Hamas pada 7 Oktober telah menyebabkan sekitar setengah warga Gaza – sekitar 1,1 juta orang – mengalami bencana kelaparan.

"Tanpa gelombang bantuan, kelaparan akan menimpa 300.000 orang di bagian utara Gaza yang dilanda perang pada bulan Mei," bunyi laporan itu.

Selengkapnya di sini...