14 Maret 2021: Pasukan Keamanan Myanmar Bunuh 65 Demonstran Anti-Kudeta Militer

Meningkatnya kekerasan juga dilaporkan terjadi di tempat lain di Myanmar termasuk kota terbesar kedua, Mandalay, di mana seorang wanita ditembak mati, dan di Bago, di mana dua orang terbunuh.

Sementara itu, televisi pemerintah MRTV mengatakan seorang polisi tewas karena luka di dada setelah konfrontasi dengan pengunjuk rasa di Bago. Dia adalah polisi kedua yang dilaporkan tewas dalam protes tersebut.

Juga pada hari Minggu (14/3), media pemerintah mengatakan darurat militer telah diberlakukan di Hlaing Thar Yar dan kota tetangga Shwepyitha.

Pemerintah militer “memberikan kekuasaan administratif dan yudisial darurat militer kepada komandan regional Yangon untuk berlatih [di kota Hlaingthaya dan Shwepyitha] … untuk melakukan keamanan, menjaga supremasi hukum dan ketenangan dengan lebih efektif,” kata seorang penyiar di televisi pemerintah.

Televisi Myawadday yang dikelola militer mengatakan pasukan keamanan mengambil tindakan setelah empat pabrik pakaian dan satu pabrik pupuk dibakar dan sekitar 2.000 orang menghentikan mobil pemadam kebakaran untuk mencapai lokasi tersebut.

Darurat militer juga diperluas ke empat distrik lagi di kota itu pada hari Senin (15/3), Eleven Media melaporkan mengutip pengumuman di MRTV.

Dokter Sasa, perwakilan anggota parlemen terpilih dari majelis yang telah membentuk pemerintahan paralel, menyuarakan solidaritasnya terhadap masyarakat yang terkena dampak langkah pemerintah militer tersebut. "Pelaku, penyerang, musuh rakyat Myanmar, SAC/State Administrative Council (Dewan Administratif Negara) yang jahat akan bertanggung jawab atas setiap tetes darah yang tertumpah," ujarnya dalam pesan.

Adapun utusan PBB untuk Myanmar mengutuk keras pertumpahan darah yang terus berlanjut di negara tersebut.

"Komunitas internasional, termasuk aktor-aktor regional, harus bersatu dalam solidaritas dengan rakyat Myanmar dan aspirasi demokrasi mereka," kata Christine Schraner Burgener dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (14/3).

Christine Schraner Burgener mengatakan militer Myanmar menentang seruan internasional untuk menahan diri, dan menambahkan bahwa dia telah mendengar "kisah yang memilukan tentang pembunuhan, penganiayaan terhadap demonstran dan penyiksaan terhadap tahanan" dari kontak di negara Asia Tenggara tersebut.

"Kebrutalan yang sedang berlangsung, termasuk terhadap personel medis dan penghancuran infrastruktur publik, sangat melemahkan prospek perdamaian dan stabilitas," katanya.

Dalam sebuah pernyataan, Dan Chugg, duta besar Inggris untuk Myanmar, juga mengatakan pemerintah Inggris "terkejut dengan penggunaan kekuatan mematikan yang dilakukan pasukan keamanan terhadap orang-orang yang tidak bersalah" di Yangon dan wilayah lain di Myanmar.

Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar (SAC-M), sekelompok pakar hak asasi manusia terkemuka yang menyerukan akuntabilitas di Myanmar, mengatakan mereka khawatir militer berada di ambang "tindakan keras besar-besaran" dan menyerukan intervensi politik internasional segera.

"Perilaku militer dan pasukan keamanan baru-baru ini sangat meresahkan karena mengingatkan kita pada hari-hari dan minggu-minggu menjelang serangan genosida besar-besaran terhadap Rohingya di Rakhine utara pada tahun 2017," kata Yanghee Lee, salah satu anggota pendiri SAC- M yang merupakan Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di Myanmar dan menyelidiki tindakan keras tersebut, yang menyebabkan ratusan ribu warga Rohingya mengungsi ke negara tetangga Bangladesh.

Kelompok hak asasi manusia kembali menyerukan sanksi yang ditargetkan terhadap para pemimpin kudeta dan bisnis militer.

“Semakin lama diperlukan tindakan tegas dari komunitas internasional, semakin lama pula para jenderal Myanmar berpikir bahwa mereka bisa lolos dari pembunuhan,” Phil Robertson, wakil direktur Asia di Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Senin (15/3).​

Kedutaan Besar Tiongkok menggambarkan situasi yang "sangat parah" terjadi setelah serangan terhadap pabrik-pabrik yang dibiayai China, namun tidak mengomentari pembunuhan oleh militer.

“Tiongkok mendesak Myanmar untuk mengambil langkah-langkah efektif lebih lanjut untuk menghentikan semua tindakan kekerasan, menghukum pelakunya sesuai dengan hukum dan menjamin keselamatan jiwa dan harta benda perusahaan dan personel Tiongkok di Myanmar,” kata pihak kedutaan dalam sebuah pernyataan.

Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas pembakaran pabrik-pabrik tersebut.

Halaman Facebook kedutaan kemudian dibombardir dengan komentar-komentar negatif dalam bahasa Myanmar dan lebih dari separuh reaksi – lebih dari 29.000 – menggunakan emoji wajah tertawa.

Sentimen anti-Tiongkok telah meningkat sejak kudeta di mana para penentang pengambilalihan militer mencatat kritik yang dibungkam oleh Beijing dibandingkan dengan kecaman Barat.

Tiongkok mengatakan bahwa prioritasnya adalah stabilitas dan ini adalah urusan dalam negeri Myanmar.

Dalam pernyataannya, AAPP mengatakan “pasukan junta tidak meninggalkan jalan-jalan dan lingkungan dan mereka melanggar serta membakar lingkungan [di Hlaing Thar Yar].”

Tindakan keras terbaru ini terjadi sehari setelah Mahn Win Khaing Than, yang bersembunyi bersama sebagian besar pejabat senior dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi, mengatakan pemerintah sipil akan berusaha memberikan hak hukum kepada masyarakat untuk membela diri.

Aung San Suu Kyi, yang ditahan bersama dengan para pemimpin senior NLD lainnya pada 1 Februari 2021, akan kembali ke pengadilan pada hari Senin (15/3). Dia menghadapi setidaknya empat dakwaan, termasuk penggunaan radio walkie-talkie secara ilegal dan pelanggaran protokol virus corona.

Tentara mengatakan mereka mengambil alih kekuasaan karena adanya kecurangan dalam pemilu November 2020 lalu, yang dimenangkan NLD dengan telak. Tuduhan mereka telah ditolak oleh komisi pemilihan umum. Mereka berjanji akan menyelenggarakan pemilu baru, namun belum menentukan tanggalnya.