Sukses

China Klaim Izinkan Filipina Kirim Pasokan ke Pos Militer di Laut China Selatan

Meski mengizinkan Filipina mengirim pasokan ke pos militernya di wilayah sengketa, China tegas menyatakan membela kedaulatan dan hak serta kepentingan maritimnya di Second Thomas Shoal dan perairan sekitarnya.

Liputan6.com, Teheran - Penjaga pantai China mengatakan pihaknya telah membuat "pengaturan khusus sementara" yang memungkinkan Filipina mengirimkan pasokan kepada pasukan mereka di kapal era Perang Dunia II yang di terumbu karang yang disengketakan.

Sebelumnya, penjaga pantai China telah mengerahkan sejumlah kapal untuk memblokir misi rutin Filipina tersebut. Adapun kapal era Perang Dunia II bernama BRP Sierra Madre sengaja dikandaskan di terumbu karang Second Thomas Shoal untuk dijadikan pos terdepan Korps Marinir Filipina.

Dalam pernyataan di akun resmi WeChat pada Sabtu (27/1/2024) malam, penjaga pantai China mengatakan pihaknya telah mengizinkan pasokan yang diperlukan, namun juga akan dengan tegas membela kedaulatan dan hak serta kepentingan maritim China di Second Thomas Shoal dan perairan sekitarnya.

"Pada 21 Januari, sebuah pesawat kecil dari Filipina menjatuhkan pasokan ke kapal perang yang terdampar secara ilegal," sebut pernyataan penjaga pantai China via WeChat, seperti dilansir CNA, Senin (29/1) .

"Penjaga pantai China telah menindaklanjuti dan memantau situasi secara real-time, mengendalikan dan menanganinya sesuai dengan hukum dan peraturan, serta membuat pengaturan khusus sementara bagi Filipina untuk mengisi kembali pasokan harian yang diperlukan."

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Sengketa Laut China Selatan

China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, membuatnya bersinggungan dengan Vietnam, Filipina, Malaysia, hingga Brunei Darussalam.

Beijing telah berulang kali meminta Filipina menarik BRP Sierra Madre berdasarkan janji yang dibuat oleh Manila.

3 dari 3 halaman

Bantahan Filipina

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr membantah ada perjanjian semacam itu.

"Saya tidak mengetahui adanya pengaturan atau perjanjian yang mengharuskan Filipina mengeluarkan kapalnya dari wilayahnya sendiri," ujar Presiden Marcos Jr, seperti dikutip Reuters.

"Dan izinkan saya melangkah lebih jauh, jika memang ada perjanjian seperti itu, saya membatalkan perjanjian itu sekarang."

Pesan WeChat penjaga pantai China pada Sabtu juga mengatakan pihak-pihak terkait di Filipina dengan sengaja menyesatkan opini internasional dan mengabaikan fakta, dan hal itu tidak kondusif untuk meredakan ketegangan di Laut China Selatan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini