Nepal Resmi Larang Aplikasi TikTok, Dinilai Berdampak Buruk Bagi Generasi Muda

Sebelum melarang penggunaan aplikasi TikTok secara penuh, sejak tahun lalu sejumlah tempat wisata di Nepal telah melarang penggunaan aplikasi tersebut terlebih dulu. 

Hal tersebut dilakukan dalam upaya memulihkan kedamaian di tempat-tempat suci dan membubarkan "kerumunan swafoto" yang mengganggu.

Dilansir kanal Lifestyle Liputan6.com, tanda-tanda 'No TikTok' telah dipasang di situs ziarah Buddhis Lumbini, Kuil Ram Janaki di Janakpur, dan kuil Gadhimai di Bara dalam beberapa bulan terakhir.

"Membuat TikTok dengan memutar musik keras akan mengganggu para peziarah dari seluruh dunia yang datang ke tempat kelahiran Buddha Gautama," kata Sanuraj Shakya, juru bicara Lumbini Development Trust yang mengelola kuil-kuil di Lumbini.

"Kami telah melarang pembuatan (video) TikTok di dalam dan di sekitar taman suci, tempat kuil utama berada," katanya pada situs berita teknologi Rest of the World.

Laporan menunjukkan bahwa sebagian besar TikTok tourism dilakukan turis domestik.

Berikut adalah negara dan wilayah yang telah menerapkan larangan sebagian atau total atas TikTok:

Inggris

Pada 16 Maret, Menteri Sekretaris Kabinet Inggris Oliver Dowden mengumumkan larangan langsung aplikasi TikTok pada perangkat resmi pemerintah.

"Ini adalah langkah pencegahan. Kami tahu bahwa penggunaan TikTok sudah terbatas di seluruh pemerintahan, tetapi ini juga demi kebersihan dunia maya," kata Dowden.

Larangan itu didasarkan pada laporan Pusat Keamanan Siber Nasional Inggris, yang menemukan kemungkinan ada risiko seputar seberapa sensitif data pemerintah diakses dan digunakan oleh platform tertentu.

Parlemen Eropa, Komisi Eropa, dan Dewan Uni Eropa, tiga badan teratas Uni Eropa, semuanya telah memberlakukan larangan TikTok pada perangkat stafnya, dengan alasan masalah keamanan siber.

Larangan Parlemen Eropa mulai berlaku pada 20 Maret. Selain itu, juga "sangat disarankan" agar anggota parlemen dan staf menghapus aplikasi TikTok dari perangkat pribadi mereka.

Selandia Baru

Selandia Baru pada 17 Maret mengumumkan TikTok akan dilarang dari ponsel anggota parlemen pemerintah pada akhir Maret 2023. Larangan tersebut tidak akan memengaruhi semua pegawai pemerintah dan hanya akan diterapkan kepada sekitar 500 orang di kompleks parlemen.

Kepala Eksekutif Layanan Parlemen Rafael Gonzalez-Montero mengatakan para pejabat dapat membuat pengaturan khusus jika mereka membutuhkan TikTok untuk menjalankan tugas demokrasi mereka.

Belgia

Beberapa waktu lalu, Belgia mengumumkan larangan TikTok dari perangkat yang dimiliki atau dibayar oleh pemerintah federal karena kekhawatiran tentang keamanan dunia maya, privasi, dan informasi yang salah selama setidaknya enam bulan.

Menanggapi pengumuman Belgia, TikTok mengatakan kecewa dengan penangguhan, yang didasarkan pada kesalahan informasi dasar tentang perusahaannya. TikTok menambahkan bahwa mereka siap bertemu untuk mengatasi masalah apapun dan meluruskan kesalahpahaman.

Selengkapnya di sini...