Presiden Suriah Bashar al-Assad Setuju Buka 2 Penyeberangan Baru untuk Pengiriman Bantuan Gempa 6 Februari 2023

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menggarisbawahi kesulitan operasi di Suriah, mengingat negara itu telah dilanda perang saudara selama 12 tahun.

Menjawab kritik bahwa PBB tidak merespons bencana gempa dengan cukup cepat di Suriah, dia mengatakan bahwa beberapa bantuan sudah menuju Suriah barat laut. Pernyataan Dujjaric merujuk ke 58 truk bantuan yang tiba melalui penyeberangan Bab Al-Hawa.

Namun, Dujjaric menekankan bahwa PBB tidak memiliki alat berat atau tim SAR.

"Jadi, masyarakat internasional secara keseluruhan perlu melangkah untuk memberikan bantuan itu ke tempat yang membutuhkan," ujarnya.

Sekjen Guterres dalam pernyataannya menyebutkan bahwa dengan meningkatnya angka kematian maka memberikan makanan, kesehatan, nutrisi, perlindungan, tempat berlindung, persediaan musim dingin dan persediaan penyelamat hidup lainnya kepada jutaan orang yang terdampak gempa dahsyat adalah hal yang sangat mendesak.

"Membuka titik-titik persimpangan ini –bersama dengan memfasilitasi akses kemanusiaan, mempercepat persetujuan visa, dan memudahkan perjalanan antar hub– akan memungkinkan lebih banyak bantuan masuk lebih cepat," tegas sekjen PBB.

Pada tahun 2014, Dewan Keamanan PBB mengesahkan empat penyeberangan perbatasan untuk mengirimkan bantuan ke Suriah barat laut, di antaranya dua dari Turki, satu dari Yordania, dan satu dari Irak.

Namun, pada Januari 2020, sekutu dekat Suriah, Rusia, menggunakan ancaman vetonya untuk mengurangi jumlah penyeberangan menjadi dua. Lalu pada Juli berikutnya, China dan Rusia menggunakan hak veto mereka untuk mengurangi jumlahnya menjadi hanya satu penyeberangan.

Duta Besar Prancis untuk PBB Nicolas De Riviere menegaskan bahwa gempa adalah tragedi kemanusiaan yang tidak boleh dipolitisasi.

Dia mengatakan terdapat dua opsi, apakah pemerintah Suriah memberikan akses tambahan ke barat laut atau Dewan Keamanan akan mencoba mengadopsi resolusi yang mengizinkan titik penyeberangan tambahan ke wilayah tersebut.

Terkait pernyataan Dubes Riviere, Dubes Sabbagh menekankan bahwa resolusi Dewan Keamanan PBB tidak diperlukan menyusul persetujuan Presiden Assad.

"Itu adalah keputusan yang dibuat oleh pemimpin kami dan itu adalah kesepakatan antara Suriah dan PBB," tegasnya.

Ketika ditanya mengapa butuh waktu seminggu untuk mendapatkan persetujuan ini, Sabbagh menjawab, "Mengapa Anda bertanya kepada kami? Kami bukan orang yang mengendalikan perbatasan tersebut."

Dia menegaskan kembali bahwa pemerintah Suriah sejak hari pertama gempa terjadi telah mengatakan siap membantu pekerja kemanusiaan untuk menjangkau semua warga Suriah tanpa diskriminasi.

Adapun menurut jubir PBB Dujarric bahwa PBB telah berusaha mengirim konvoi ke barat laut melintasi garis konflik di Suriah, tetapi masih berusaha mendapatkan lampu hijau dari semua pihak. Konvoi tersebut dilaporkan diblokir oleh Hayat Tahrir al-Sham, kelompok pemberontak yang memiliki hubungan dengan Al Qaeda yang menguasai bagian barat laut.