Sukses

Uni Eropa Tolak Dokumen Visa dari Wilayah Negara yang Direbut Rusia

Liputan6.com, Brussel - Dewan Eropa mengumumkan keputusan untuk tidak menerima dokumen-dokumen Rusia yang diterbitkan di Ukraina dan Georgia. Hal ini terkait masalah daerah negara lain yang dianeksasi Rusia.

Selama invasi, Rusia menganeksasi empat wilayah Ukraina: Kherson, Luhansk, Donetsk, dan Zaporizhzhia. Semua wilayah itu direbut Rusia melalui "referendum" yang tak diakui dunia internasional.

Sebelumnya, Rusia juga merebut wilayah Abkhazia dan Ossetia Selatan pada 2008.

Hal itu diputuskan Dewan Eropa yang mengurus perpolitikan dan prioritas Uni Eropa pada 8 Desember 2022.

Alhasil, dokumen-dokumen travel yang dikeluarkan di wilayah-wilayah pendudukan Rusia atau kepada warga di wilayah tersebut tidak akan diterima sebagai dokumen travel yang valid untuk mendapatkan visa atau melewati batas area Schengen.

"Dokumen-dokumen travel Rusia yang diterbitkan di daerah-daerah tersebut sudah tidak diakui atau dalam proses tidak diakui oleh anggota-anggota UE," tulis pernyataan Dewan Eropa di situs resminya, dikutip Jumat (9/12/2022).

Menteri Dalam Negeri Ceko Vít Rakušan berkata keputusan ini adalah bukti dukungan Uni Eropa ke Ukraina. Tak hanya itu, Uni Eropa mendukung Ukraina agar merebut kembali daerah-daerahnya.

"Keputusan hari ini oleh Dewan adalah bukti yang lebih jauh bahwa kita berdiri dengan tegak dengan Ukraina. Kami tidak akan pernah mengakui aneksasi ilegal wilayah-wilayahnya yang dilakukan oleh Rusia, dan kami menegaskan hak Ukraina untuk membebaskan dan mengambil alih secara penuh semua wilayah-wilayah yang diduduki," tegas Vit Rakusan.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Vladimir Putin Sebut Perang Rusia-Ukraina Bisa Berlangsung Lama

Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada Rabu kemarin bahwa pasukannya dapat berperang di Ukraina untuk waktu yang lama.

Ia juga menambahkan bahwa belum ada rencana menambah tentara di perang tersebut.

“Mengenai lamanya operasi militer khusus, tentu saja, ini bisa menjadi proses yang panjang,” kata Putin, dikutip dari Straits Times, Kamis (8/12).

Dalam pertemuan Dewan Hak Asasi Manusia yang didominasi oleh perang di televisi, Putin mengatakan Rusia akan "membela diri dengan segala cara yang kami miliki."

Putin juga menegaskan bahwa Rusia dilihat di Barat sebagai "negara kelas dua yang tidak ada hak untuk hidup sama sekali”.

Dia mengatakan, risiko perang nuklir meningkat. Tetapi Rusia melihat persenjataannya sebagai sarana untuk membalas, bukan untuk menyerang lebih dulu.

“Kami belum gila, kami menyadari apa itu senjata nuklir,” kata Putin.

“Kami memiliki sarana ini dalam bentuk yang lebih maju dan modern daripada negara nuklir lainnya. Tapi kami tidak akan berkeliling dunia sambil mengacungkan senjata ini seperti pisau cukur.”

Dia mengatakan, tidak ada rencana untuk mobilisasi kedua pada saat ini, setelah pemanggilan setidaknya 300.000 anggota cadangan pada September dan Oktober.

Putin mengatakan, 150.000 di antaranya dikerahkan di Ukraina: 77.000 di unit tempur dan yang lainnya di fungsi pertahanan. 150.000 sisanya masih berada di pusat pelatihan.

“Dalam kondisi seperti ini, berbicara tentang tindakan mobilisasi tambahan tidak masuk akal,” katanya.

Putin jarang membahas kemungkinan durasi perang, meskipun pada Juli kemarin dia membual bahwa langkah Rusia baru saja dimulai.

Sejak itu, Rusia telah dipaksa mundur secara signifikan, tetapi Putin mengatakan dia tidak menyesali hal itu.

3 dari 4 halaman

AS Apresiasi Perjuangan Indonesia Cari Solusi untuk Perang Rusia-Ukraina

Indonesia telah berkontribusi besar dalam upaya perdamaian dunia, terlebih apa yang terjadi antara Rusia dan Ukraina hingga saat ini. Hal ini dapat dilihat dari kunjungan Presiden Jokowi langsung menemui Vladimir Putin dan Volodymyr Zelenskyy, serta telah menjadi prioritas di KTT G20. 

Hal ini pun mendapat apresiasi dari Amerika Serikat, terlebih soal konsistensi Indonesia dalam memperjuangkan perdamaian dunia.  

"Saya ingin memuji pendirian Indonesia melawan agresi Rusia dengan pemungutan suara PBB baru-baru ini yang mengutuk aneksasi wilayah Ukraina oleh Rusia," ujar Duta Besar AS untuk Indonesia, Sung Y. Kim dalam press briefing pada Rabu (7/12). 

"Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kepemimpinan globalnya yang cekatan untuk mendorong dialog KTT G20 yang produktif mengenai hal-hal mendesak: di antaranya kerawanan pangan, kesehatan global, serta perubahan iklim, dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," sambungnya lagi. 

Dalam hal ini pula, kerja sama strategi antara Indonesia dan Amerika Serikat akan semakin difokuskan. 

Selain itu di bidang ekonomi, Indonesia dan AS juga telah mencapai kesepakatan kerja sama. 

"Saya senang bahwa Indonesia telah memutuskan untuk berpartisipasi dalam keempat pilar Indo-Pacific Economic Framework, atau IPEF. Era ekonomi baru membutuhkan pendekatan baru. IPEF akan menetapkan standar untuk ekonomi digital, mengamankan rantai pasokan, mengelola transisi energi, dan berinvestasi dalam infrastruktur modern yang berkualitas," jelas Dubes Kim. 

4 dari 4 halaman

AS Klaim Tidak Pernah Dorong Serangan Ukraina ke Rusia

Amerika Serikat mengatakan pada Selasa (6/12) bahwa pihaknya tidak “mendorong” Ukraina untuk menyerang Rusia setelah terjadi serangan drone terhadap pangkalan-pangkalan militer Rusia yang secara luas dianggap dilakukan oleh Kyiv.

“Kami tidak mendorong atau mengizinkan Ukraina untuk menyerang di dalam wilayah Rusia,” kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken kepada wartawan. 

“Tapi yang penting adalah memahami apa yang dialami warga Ukraina setiap hari dengan agresi Rusia yang sedang berlangsung,” katanya. Dia menuduh Rusia “menggunakan musim dingin sebagai senjata” melalui serangan terhadap berbagai infrastruktur sipil.

Blinken mengatakan “tekad kami – bersama dengan banyak mitra-mitra lain di seluruh dunia – untuk memastikan bahwa mereka memiliki peralatan yang dibutuhkan untuk mempertahankan diri, untuk mempertahankan wilayah mereka, untuk mempertahankan kebebasan mereka.”

Para ahli percaya bahwa Ukraina menembus wilayah udara Rusia dengan pesawat tak berawak sederhana era Soviet dan bukan bantuan militer miliaran dolar yang diberikan oleh negara-negara Barat sejak invasi Moskow pada 24 Februari.

Berbicara di samping Blinken setelah pembicaraan dengan mitra mereka dari Australia, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan Washington tidak menghentikan Ukraina untuk mengembangkan rudal jarak jauhnya sendiri.

“Jawaban singkatnya adalah tidak. Kami sama sekali tidak melakukan itu,” kata Austin. “Kami tidak bekerja untuk mencegah Ukraina mengembangkan kemampuan mereka sendiri,” tambahnya.

Rusia mengatakan tiga orang tewas dan dua pesawat rusak dalam serangan Senin di tiga pangkalan jauh ke dalam wilayahnya.

Presiden Joe Biden secara terbuka mengatakan bahwa Washington tidak akan memberikan kemampuan rudal jarak jauh kepada Ukraina, karena khawatir akan eskalasi yang akan membuat Amerika Serikat terlibat lebih langsung dalam upaya melawan Rusia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS