Sukses

Takut Diretas, Inggris Ogah Pasang CCTV Buatan China di Gedung Pemerintah

Jakarta - Pemerintah Inggris memerintahkan departemennya untuk berhenti memasang kamera keamanan (CCTV) buatan China di dalam gedung-gedung pemerintahan yang sensitif. Alasannya karena berisiko terhadap keamanan.

Dilansir DW Indonesia, Sabtu (26/11/2022), arahan tersebut mengikuti evaluasi internal terhadap adanya risiko kebocoran data saat ini dan di masa depan, yang dapat ditimbulkan oleh sistem pengawasan kamera CCTV tersebut.

"Evaluasi tersebut telah menyimpulkan bahwa mengingat adanya ancaman terhadap Inggris dan meningkatnya kemampuan serta konektivitas sistem tersebut, pengendalian tambahan sangat diperlukan," kata Menteri Koordinator Kabinet Oliver Dowden dalam sebuah pernyataan tertulis kepada parlemen.

Dowden menambahkan bahwa kementerian juga harus mempertimbangkan untuk segera mengganti kamera CCTV tersebut daripada menunggu untuk pembaharuan.

Pada bulan Juli lalu, kelompok advokasi privat Big Brother Watch mengatakan bahwa sebagian besar kamera pengawasan atau CCTV yang digunakan oleh pemerintah Inggris dibuat oleh dua perusahaan asal Cina, yakni Hikvision dan Dahua.

Pada waktu yang bersamaan, sebanyak 67 anggota parlemen Inggris menyerukan larangan langsung kepada semua perangkat yang dibuat oleh dua perusahaan milik negara China tersebut. Menurut mereka, ada masalah privasi dan keterkaitan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Xinjiang.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Tak Terima Tudingan

Dowden mengatakan perusahaan-perusahaan tersebut tunduk terhadap Undang-Undang Intelijen Nasional China, sehingga dapat dipaksa untuk menyerahkan informasi apa pun ke dinas keamanan Beijing.

Hikvision justru mengatakan bahwa tuduhan tersebut "sangat tidak benar."

"Hikvision tidak dapat mengirimkan data end-user (pengguna akhir) ke pihak ketiga, kami tidak mengelola basis data pengguna akhir, kami juga tidak menjual penyimpanan cloud di Inggris," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, Kamis (24/11).

3 dari 4 halaman

China Dituding Jadi Dalang Peretasan Universitas Terkemuka di Australia

Dalam kasus yang berbeda, para pejabat intelijen Australia meyakini bahwa China berada di belakang pelanggaran data besar-besaran, yang membeberkan detail pribadi ribuan mahasiswa dan staf Australia National University (ANU).

Surat kabar Sydney Morning Herald melaporkan bahwa para pejabat intelijen senior telah menuding China sebagai salah satu dari sedikit negara yang mampu melakukan peretasan, yang mengkompromikan data pribadi mahasiswa dan staf hingga setara 19 tahun lamanya.

4 dari 4 halaman

Tudingan Peretasan

ANU mengungkapkan tuduhan pelanggaran tersebut pada Selasa 4 Juni, di mana wakil rektor Brian Schmidt mengatakan pihaknya telah mendeteksi "akses tidak sah ke sejumlah besar data", termasuk nomor bank, perincian pajak, catatan akademik, dan rincian paspor mahasiswa dan staf yang berasal dari hampir dua dekade.

Direktorat Sinyal Australia mengatakan peretasan itu tampaknya dilakukan oleh oknum yang canggih, dan kini para pejabat intelijen setempat menuding China sebagai dalangnya.

ANU, yang berbasis di Canberra, memiliki lulusan di seluruh layanan publik, termasuk di badan intelijen dan keamanan Australia.

Universitas tersebut juga merupakan induk dari Sekolah Studi Strategi dan Pertahanan yang berpengaruh dan Sekolah Kebijakan Publik Crawford, yang memiliki hubungan dekat dengan berbagai departemen dan lembaga pemerintah Australia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS