Bukti Sudah Ada, PM Inggris Boris Johnson Tetap Ogah Mundur

Liputan6.com, London - Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dinilai bertanggung jawab penuh atas pesta yang diadakan di kantornya di Downing Street yang melanggar aturan COVID-19, tetapi menolak untuk mengundurkan diri karena skandal tersebut.

Sebuah laporan yang sangat dinanti-nantikan yang ditugaskan oleh pemerintah, diterbitkan pada Rabu (25/5), menyelidiki 16 acara yang diadakan di Downing Street pada tahun 2020 dan 2021.

Ditulis oleh pegawai negeri senior Sue Gray, laporan setebal 37 halaman itu menggambarkan pesta-pesta dengan minuman keras yang dihadiri oleh banyak orang, yang melanggar aturan penguncian yang diberlakukan oleh pemerintah, demikian dikutip dari laman xinhua, Kamis (26/5/2022).

"Banyak dari peristiwa ini seharusnya tidak dibiarkan terjadi," laporan Gray menggarisbawahi.

"Kepemimpinan senior harus memikul tanggung jawab untuk budaya ini."

"Mereka yang berada di posisi paling junior menghadiri pertemuan di mana senior mereka hadir," tambahnya.

Johnson menghadiri beberapa acara, termasuk pesta ulang tahun kejutan yang diselenggarakan untuknya pada 19 Juni 2020, di mana ia menerima denda dari Polisi Metropolitan Inggris.

Pekan lalu, The Met menyelesaikan penyelidikannya sendiri tentang pelanggaran penguncian di Downing Street, mengeluarkan total 126 denda kepada 83 orang.

Berbicara kepada anggota parlemen di sesi Pertanyaan Perdana Menteri (PMQ) mingguan di House of Commons (majelis rendah Parlemen) setelah laporan Sue Gray diterbitkan, Johnson mengatakan, dia mengambil "tanggung jawab penuh atas semua yang terjadi di bawah pengawasan saya."

Namun, dia menambahkan bahwa dia "terkejut dan kecewa seperti orang lain di DPR."

Lawan politik Johnson telah memperbarui seruan mereka untuk pengunduran dirinya sekarang setelah kedua penyelidikan tentang partai-partai yang dikunci telah diterbitkan.

Mengacu pada "katalog kriminalitas" yang terungkap dalam laporan Gray, pemimpin Partai Buruh Keir Starmer mengatakan sudah waktunya bagi Johnson "untuk mengepak tasnya" dan "mengembalikan martabat" ke kantor perdana menteri.

"Mereka berpura-pura bahwa Perdana Menteri entah bagaimana telah dibebaskan, seolah-olah fakta bahwa dia hanya melanggar hukum sekali patut dipuji," kata pemimpin oposisi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.