Skandal Pandora Papers: Raja dan Presiden Ketahuan Rahasiakan Harta

Liputan6.com, Washington, DC - International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) berhasil mengungkap skandal keuangan ratusan politikus dan pejabat tinggi negara. Mereka disebut-sebut ketahuan merahasiakan harta mereka melalui badan usaha di luar negeri alias offshore company.

Data tersebut mengklaim ada 35 pemimpin negara yang ketahuan memakai perusahaan offshore, termasuk Raja Abdullah II dari Yordania. Situs ICIJ kini sudah diblokir di negara tersebut.

"Investigasi ini mengungkap deal-deal rahasia dan aset-aset tersembunyi dari 330 politikus dan pejabat publik level tinggi di lebih dari 90 negara dan wilayah, termasuk 35 pemimpin negara. Para duta besar, wali kota dan menteri, penasihat presiden, jenderal, dan gubernur bank sentral muncul di dokumen-dokumen ini," tulis ICIJ dalam laporannya, dikutip Senin (4/10/2021).

Penggunaan jasa offshore bukan sesuatu yang ilegal. Akan tetapi, offshore telah identik dengan mencuci uang, suap, aliran uang mencurigakan, menghindari pajak, hingga berbagai masalah lainnya.

Masalah menghindari pajak ini dinilai merugikan negara-negara miskin, sebab bendahara negara jadi kesulitan mencari dana untuk infrastruktur seperti membangun jalan, rumah sakit, dan sekolah.

Dokumen ini melingkupi data 50 tahun, namun kebanyakan berasal dari 1996-2020. Jumlah yang terkuak dua kali lebih besar ketimbang di investigasi Panama Papers lima tahun yang lalu.

Beberapa pemimpin negara yang namanya diklaim disebut di Pandora Papers, yakni Raja Abdullah II dari Yordania, Perdana Menteri Patrick Achi dari Pantai Gading, Perdana Menteri Andrej Babiš dari Republik Ceko, kemudian presiden Ekuador, Kenya, dan Gabon, dan mantan presiden El Savador, Panama, Paraguay, dan Honduras.

Para kriminal juga menyembunyikan hartanya: Chavistas di Venezuela, para pemimpin sekte yang jadi buronan, klepotkrat, neo-Nazi, pengusaha air mineral yang dituduh membunuh hakim dan jaksa, hartawan pedofil yang jadi buronan, dan pemberi dana teroris.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.