AS Tiga Kali Blokir Draf Pernyataan PBB Soal Kekerasan Israel dan Palestina

Dewan Keamanan telah mengadakan tiga pertemuan darurat tentang meningkatnya kekerasan dalam seminggu terakhir. Pertemuan paling baru diadakan pada Minggu 17 Mei, tanpa mencapai posisi yang sama - dengan sekutu utama Israel, Amerika Serikat, dituduh menghalangi.

Juru bicara PBB Stephane Dujarric menggarisbawahi pentingnya mengambil posisi yang terkonsolidasi dalam konflik tersebut.

"Saya benar-benar akan menyatakan kembali kebutuhan akan suara yang sangat kuat dan bersatu dari Dewan Keamanan, yang menurut kami akan berpengaruh," katanya dalam konferensi pers.

Majelis Umum PBB akan mengadakan debat langsung tentang serangan di Israel-Palestina pada hari Kamis, kata juru bicara majelis Brenden Varma.

Menurut para diplomat, sidang akan berlangsung di tingkat menteri dan beberapa pejabat pemerintah sudah menyatakan akan ambil bagian.

Rancangan draf terbaru menyerukan "penurunan situasi, penghentian kekerasan dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional, termasuk perlindungan warga sipil, terutama anak-anak."

Draf tersebut juga menyuarakan "keprihatinan besar" dewan pada krisis Gaza dan "keprihatinan serius" mengenai kemungkinan penggusuran keluarga Palestina dari rumah mereka di Yerusalem Timur, menentang "tindakan sepihak" yang kemungkinan akan meningkatkan ketegangan lebih lanjut.

Rancangan tersebut juga menyambut upaya internasional untuk meredakan situasi, tanpa mengacu pada Amerika Serikat, dan menegaskan kembali dukungan dewan untuk solusi dua negara yang dinegosiasikan yang memungkinkan Israel dan Palestina untuk "hidup berdampingan dalam damai dalam perbatasan yang aman dan diakui". 

Penolakan AS untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan bersama telah disambut dengan ketidakpercayaan oleh sekutunya.

"Kami hanya meminta AS untuk mendukung pernyataan Dewan Keamanan yang akan mengatakan hal-hal serupa yang dikatakan secara bilateral dari Washington," kata seorang diplomat kepada AFP tanpa menyebut nama.

Pemerintahan Presiden Joe Biden bersikeras bahwa mereka bekerja di belakang layar, termasuk melalui kunjungan utusan ke kawasan itu, dan bahwa pernyataan PBB dapat menjadi bumerang, menurut para diplomat.

Pada konferensi pers di Kopenhagen pada hari Senin, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken membela keputusan untuk memblokir pernyataan Dewan Keamanan yang menyerukan diakhirinya permusuhan.

"Kami tidak menghalangi diplomasi," Blinken menekankan.