Sukses

4 Aturan Donald Trump Ini Bakal Dihapus Joe Biden Saat Pelantikan Presiden AS

Mulai dari kembali ke perjanjian Paris hingga mengizinkan masyarakat Muslim masuk wilayah AS, sebagian aturan yang diterapkan Donald Trump namun akan dihapus oleh Joe Biden saat pelantikan presiden.

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih AS Joe Biden akan segera menjabat, tepatnya usai upacara pelantikan digelar pada Rabu 20 Januari 2021 mendatang. 

Menjelang hari pelantikannya, ia telah memaparkan sejumlah janji-janjinya dan targetnya untuk 100 hari pertama ketika ia menjabat sebagai presiden AS. 

Ia pun telah menyampaikan bahwa ia akan menghapus sejumlah kebijakan yang sebelumnya diterapkan oleh Donald Trump. Hal ini ia sampaikan melalui memo dari kepala stafnya, Ron Klain.

Mengutip CNN, Senin (18/1/2021), berikut adalah sejumlah kebijakan Donald Trump yang rencananya akan dihapus oleh Joe Biden di hari-hari pertama ketika ia resmi menjabat sebagai presiden:

Saksikan Juga Video Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 5 halaman

1. Kembali Bergabung dengan Perjanjian Iklim Paris

Salah satu kebijakan yang akan diubah oleh Joe Biden dari yang sebelumnya diputuskan oleh Trump adalah kembali bergabung dengan Perjanjian Iklim Paris. 

Kala itu, Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik AS dari perjanjian iklim Paris. Kesepakatan Paris bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan menetapkan batasan emisi karbon yang telah banyak dianut oleh komunitas bisnis.

Donald Trump sendiri menganggap bahwa kesepakatan Paris bertujuan untuk memincangkan, merugikan, dan memiskinkan AS. Ia mengklaim, kesepakatan itu menelan US$ 3 triliun GDP AS dan menghilangkan 6,5 juta pekerjaan.

"Untuk memenuhi kewajiban saya dalam melindungi Amerika dan warganya, Amerika Serikat akan menarik diri dari kesepakatan iklim Paris," kata Trump.

3 dari 5 halaman

2. Cabut Larangan Masuk AS untuk Warga Muslim

Pada hari pertamanya menjabat, Presiden terpilih AS Joe Biden berencana untuk mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif, termasuk satu perintah yang membatalkan larangan perjalanan kontroversial di beberapa negara yang mayoritas penduduknya Muslim.

Para pengamat mengatakan larangan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan karena dikeluarkan oleh perintah eksekutif dan proklamasi presiden, meskipun tuntutan hukum dari lawan konservatif dapat menunda proses tersebut.

“Sebagai presiden, saya akan bekerja dengan Anda untuk merobek racun kebencian dari masyarakat kita untuk menghormati kontribusi Anda dan mencari ide-ide Anda. Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika, dengan Muslim Amerika melayani di setiap tingkatan," kata Biden pada bulan Oktober.

Sebelumnya pada 2017, Donald Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang wisatawan dari tujuh negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat. 

4 dari 5 halaman

3. Kembali Gabung dengan WHO

Lebih lanjut lagi, Presiden terpilih Joe Biden juga akan kembali membuat AS bergabung dengan WHO sebagaimana sebelumnya telah dibatalkan oleh Donald Trump. 

Di tengah pandemi COVID-19 yang hingga kini masih berlangsung, Donald Trump secara resmi telah menarik Amerika Serikat dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Donald Trump telah menyatakan niatnya sejak akhir Mei lalu, sambil menuduh WHO berada di bawah kendali China selama penanganan pandemi Virus Corona COVID-19. Meskipun ada panggilan dari UE dan yang lainnya, dia mengatakan akan menarik diri dari badan PBB dan mengalihkan dananya ke tempat lain.

5 dari 5 halaman

4. Perkenalkan RUU Imigrasi

Biden mengatakan dia berencana untuk segera memperkenalkan RUU imigrasi setelah menjabat.

Selama puluhan tahun belakangan, mereka yang tidak berdokumen bak melewati medan pertempuran untuk mendapatkan kewarganegaraan di AS. 

Rencananya, RUU itu akan memberi jalan bagi 11 juta imigran tidak berdokumen untuk mendapatkan kewarganegaraan yang selama ini menunggu hingga delapan tahun sebagai penduduk tetap. Biden juga merencanakan perintah eksekutif yang melembagakan "perpanjangan empat tahun" dari program.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.