Ditunjuk Parlemen Kirgizstan Jadi PM, Sadyr Japarov Desak Presiden Jeenbekov Segera Mundur

Rakyat Kirgizstan protes hasil pemilihan legislatif. Dok: AP Photo/Vladimir Voronin

Liputan6.com, Bishkek- Parlemen Kirgizstan telah menunjuk aktivis nasionalis Sadyr Japarov sebagai Perdana Menteri untuk kedua kalinya, setelah Presiden Sooronbai Jeenbekov memveto keputusan sebelumnya pada 10 Oktober karena pemungutan suara oleh beberapa legislator.

Pada 14 Oktober 2020, Japarov mengatakan bahwa dirinya akan mendesak Presiden Jeenbekov untuk mengundurkan diri, sebagai janji untuk mengakhiri krisis politik di Kirgizstan di mana hasil pemilu pada 4 Oktober dibatalkan setelah terjadinya protes masyarakat.

"Pengunduran diri presiden adalah tuntutan masyarakat," ujar Japarov dalam pernyataannya setelah pemungutan suara di parlemen, seperti dikutip dari Channel News Asia, Kamis (15/10/2020).

"Saya akan menemui presiden hari ini dan kami akan menyelesaikan masalah ini," terangnya.

Presiden Jeenbekov diketahui telah menandatangani penunjukan tidak lama setelah pemungutan suara kedua.

Pekan lalu, ia sempat menyatakan bahwa dirinya siap untuk mengundurkan diri saat kabinet baru ditetapkan, tetapi belum adanya informasi yang jelas bila langkah itu akan dilakukan dalam waktu dekat.

Selain itu, Japarov pun juga menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga kemitraan strategis dengan Rusia dan mengatakan tidak berencana untuk mengubah ketentuan kehadiran militer Rusia di Kirgizstan.

Sementara itu, kedua belah pihak telah mengadakan pembicaraan pada pekan ini dengan seorang pejabat senior dari Rusia, sekutu terdekat Kirgizstan.

2 dari 2 halaman

Sekilas Mengenai Demonstrasi di Kirgizstan

Protes masyarakat Kirgizstan usai pengumuman hasil pemungutan suara parlemen di Bishkek. (AFP/Vyacheslav Oseledko)

Para pendukung Japarov telah membebaskannya dari penjara pekan lalu di tengah kerusuhan setelah pemilihan parlemen yang menurut hasil resmi merupakan kemenangan telak bagi sekutu Presiden Jeenbekov.

Namun hasil pemilihan tersebut kemudian dibatalkan setelah para pemrotes mengerubungi gedung-gedung pemerintah pada 6 Oktober.

Japarov diketahui telah lama menjalani hukuman atas tuduhan penyanderaan terhadap pegawai negeri senior selama protes pada tahun 2013.

Tetapi pada pekan lalu, pengadilan Kirgizstan telah meninjau kasusnya dan mencabut putusan tersebut.

Saat ini, Ibu Kota Kyrgyzstan, Bishkek, berada dalam keadaan darurat dan beberapa ratus pendukung Japarov yang berdemonstrasi di pusat kota untuk menuntut kemunduran presiden dan pembubaran parlemen.