Sukses

Indonesia Resmi jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB

Liputan6.com, New York - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) secara resmi mengumumkan Indonesia, bersama dengan 14 negara lainnya, sebagai anggota tidak tetap untuk masa jabatan dua tahun ke depan.

Mengutip situs Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pada Kamis (3/1/2019), Wakil Tetap RI pada markas besar PBB di Kota New York, Amerika Serikat (AS), Duta Besar Dian Triansyah Djani, memancangkan bendera merah putih pada Selasa 2 Januari sebagai tanda peresmian terkait.

Tugas resmi Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB berlangsung pada 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Ini merupakan keanggotaan RI yang keempat kalinya, setelah sebelumnya menempati posisi terkait pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008

Sebagai anggota DK PBB, Indonesia bersama 14 negara lainnya akan menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, sesuai mandat yang tercantum dalam Piagam PBB.

Dalam perannya sebagai anggota DK PBB, Indonesia akan mengemban beberapa tanggung jawab, seperti Ketua Komite Resolusi DK PBB 1540 tentang isu senjata pemusnah massal, Komite Sanksi terhadap pemerintah Irak, dan Wakil Ketua Komite Sanksi untuk Sudan Selatan.

Lebih dari itu, Indonesia juga diketahui sebagai negara penyumbang pasukan terbesar untuk Misi Keamanan PBB. Oleh karena itu, pemerintah RI akan memberi perhatian pada peningkatan efisiensi dan efektifitas misi perdamaian PBB (UN Peace Keeping Operations), disamping isu global lainnya.

 

Simak video pilihan berikut; 

 

2 dari 2 halaman

Posisi yang Diincar Banyak Negara

Selain Indonesia, beberapa negara anggota PBB lain yang juga memulai masa keanggotaan tidak tetap di Dewan Keamanan adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik Dominika, dan Jerman.

Anggota-anggota lain dipilih oleh Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang untuk masa dua tahun ke depan, yang perannya ditujukan untuk memberi suara pada penyelesaian pada berbagai konflik global.

Washington Post menulis bahwa jabatan anggota tidak tetap DK PBB kerap diincar oleh banyak negara guna menggemakan pengaruhnya di tingkat global.

Adapun kepemimpinan pembahasan sidang anggota tidak tetap PBB akan berotasi secara berkala selama dua tahun ke depan.

Loading
Artikel Selanjutnya
Australia Kaji Ulang Dana Bantuan Luar Negeri, Termasuk ke RI yang Sudah Kaya
Artikel Selanjutnya
Forum Bilateral RI - Swedia, Pemerintah Genjot Investasi dan Kerja Sama Ekonomi