Bantuan Kemiskinan Program Keluarga Harapan RI Dipaparkan di Depan Pimpinan Bank Dunia

Liputan6.com, Washington DC - Transformasi sistem penyaluran bantuan sosial non tunai Program Keluarga Harapan (PKH), menggunakan kartu kombo KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), merupakan karya inovatif pertama di antara 72 negara yang menerapkan bantuan tunai bersyarat --atau dikenal dengan Conditional Cash Transfer (CCT).

"Ini merupakan upaya restrukturisasi sistem perlindungan sosial komprehensif untuk target penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan", ungkap Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial, Harry Hikmat di hadapan pimpinan World Bank di Washington DC, Amerika Serikat, melalui keterangan resmi yang diterima Liputan6.com, Sabtu (22/9/2018).

Seminar tersebut dipimpin oleh Senior Director Social Protection and Jobs World Bank, Michal Rutkowski. Adapun yang menjadi pembahas yaitu Senior Advisor Social Protection and Jobs, Margaret Grosh dan Global Lead SPJ Delivery System, Kathy Lindert.

Dalam forum yag dihadiri oleh 60 orang ahli dari berbagai divisi World Bank, Harry menjelaskan bahwa KKS merupakan media penyaluran bansos PKH sekaligus sebagai platform program bantuan dan layanan sosial lainnya.

Kartu yang dikeluarkan oleh Himbara (BNI, BRI, BTN dan Bank Mandiri) dapat merekam data penerima manfaat, berfungsi sebagai basic saving acount (tabungan) dan memiliki dompet elektronik (e-wallet). Harry menekankan kartu kombo tersebut dapat mengintegrasikan seluruh program bantuan sosial, seperti BPNT dan program perlindungan sosial lainnya berdasar pada Basis Data Terpadu.

Harry --yang juga ahli analisis kebijakan dan statistik sosial-- mengklaim bahwa sejak diluncurkan tahun 2007 PKH mengalami banyak perkembangan positif, baik dalam reformasi kebijakan sistem maupun ekspansi program.

"Pada awal diluncurkan tahun 2007, Program Keluarga Harapan menyasar 392 KPM dengan anggaran 843 miliar. Cakupan penerima dan anggaran yang digulirkan untuk PKH mengalami kemajuan yang signifikan dari tahun ke tahun, hingga pada tahun 2018 menyasar 10 Juta KPM dengan anggaran bansosnya Rp 17,4 triliun," terangnya.

Di tataran kebijakan, lanjut Harry, Program Keluarga Harapan telah diperkuat dengan pembaruan melalui Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Target sasaran PKH juga mencakup komponen kesejahteraan, yakni penyandang disabilitas dan lanjut usia (lansia).

Harry mengungkapkan, Indonesia merupakan negara maritim dengan lebih dari 70% wilayah perairan dan 13.667 pulau. Oleh karena itu, Himbara merespons tantangan ini dengan meluncurkan teknologi interoperability, yang memfasilitasi KPM untuk mencairkan bantuan di daerah terpencil melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) (BNI, BRI, BTN dan Mandiri) tanpa pemotongan biaya administratif.

Tidak hanya itu, Electronic Data Capture (EDC) offline juga dikembangkan untuk merespon blank spot berbasis android, serta layanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil seperti BRI Ship Deck dan program distribusi ke masyarakat langsung lanjutnya.

Saksikan video pilihan berikut ini: