PBB Setujui Pembukaan Kembali Jalur Komunikasi Militer Korea Utara dan Selatan

Liputan6.com, New York - Komite PBB untuk sanksi Korea Utara telah menyetujui permintaan Korea Selatan untuk kemungkinan pembukaan kembali jalur komunikasi militer antara kedua negara. Demikian menurut penjelasan seorang diplomat Dewan Keamanan pada Senin, 16 Juli 2018.

Sebagai bagian dari proses itu, komite terkait akan mengizinkan penggunaan bahan dan peralatan seperti kabel serat optik, bus, truk, bensin, oli mesin, dan cairan transmisi dalam pemulihan jalur komunikasi.

Dikutip dari South China Morning Post pada Selasa (17/7/2018), Korea Utara telah mengalami berbagai sanksi akibat uji coba rudal nuklir dan balistiknya, sehingga ada pembatasan ketat pada impor dari dan ekspor ke negara tersebut.

Dan karenanya, pengecualian sanksi apa pun harus disetujui secara bulat oleh komite khusus PBB tersebut, yang beranggotakan 15 orang.

Sebagai contoh, pada Desember lalu, Dewan Keamanan PBB mengadopsi resolusi pembatasan ekspor produk minyak yang dimurnikan ke Korea Utara sebesar 500.000 barel per tahun, turun dari 2 juta barel, setelah uji coba sebelumnya pada jenis baru rudal jarak jauh.

Pekan lalu, duta besar Korea Selatan untuk PBB, Cho Tae-yul, mengirimkan surat kepada ketua komite terkait, duta besar Belanda Karel van Oosterom, yang berisikan lebih dari 50 poin isu.

Surat itu disebut menggambarkan pemulihan pebatasan sebagai "langkah tindak lanjut" untuk Deklarasi Panmunjom, yang ditandatangani oleh pemimpin kedua negara pada 27 April.

Di dalamnya, presiden Korsel Moon Jae-in, dan pemimpin Korut Kim Jong-un, setuju "mengambil berbagai langkah militer untuk memastikan kerja sama, pertukaran, kunjungan, dan kontak aktif dan mengadakan pembicaraan militer".

Selanjutnya, dalam pembicaraan militer pada 14 Juni, kedua pihak sepakat untuk "mengembalikan sepenuhnya jalur komunikasi militer" yang "akan berfungsi untuk menjaga perdamaian dan stabilitas dan mengurangi ketegangan di semenanjung Korea dan sekitarnya", kata surat itu.

Otoritas pada komite terkait juga mempertimbangkan permintaan Amerika Serikat, yang pekan lalu menuduh Pyongyang melanggar sanksi PBB atas minyak olahan melalui transfer antar kapal, dan mendesak negara-negara anggota PBB untuk sementara menahan diri dari kegiatan ekspor migas ke Korea Utara.

Simak video pilihan berikut: