Sukses

Puluhan Tentara AS Mendadak Diberhentikan, Diduga karena Berstatus Imigran

Liputan6.com, Washington DC - Puluhan personel Angkatan Bersenjata Amerika Serikat telah diberhentikan dan sejumlah di antaranya mendadak mengalami permasalahan kontrak kerja. Diduga kuat, hal itu terjadi karena yang bersangkutan berstatus sebagai imigran, Associated Press (AP) melaporkan, dikutip pada Minggu (8/7/2018).

Di Amerika Serikat, para imigran yang memenuhi syarat (salah satunya berstatus prosedural atau berdokumen) mendapat kesempatan untuk bergabung dalam angkatan bersenjata --melalui program perekrutan khusus-- dengan harapan mendapat kompensasi utama yakni, mengikuti proses naturalisasi demi menjadi warga negara AS.

Tidak jelas berapa banyak pria dan wanita --yang mendaftar melalui program perekrutan khusus bagi para imigran-- yang telah diberhentikan atau mengalami permasalahan kontrak.

Tetapi, seorang narasumber yang bekerja sebagai pengacara keimigrasian mengatakan kepada AP bahwa jumlahnya diperkirakan lebih dari 40 orang.

Beberapa rekrutan yang telah diberhentikan mengaku tak menerima alasan jelas di balik pemberhentian atau pemutusan kontrak kerja yang terjadi secara mendadak itu.

Yang lain mengatakan, militer AS memberitahu bahwa mereka telah dicap sebagai risiko keamanan karena mereka memiliki kerabat di luar negeri, atau karena Kementerian Pertahanan (Pentagon) belum menyelesaikan pemeriksaan latar belakang mereka.

Panshu Zhao, tentara AS yang diberhentikan (AP PHOTO)

Salah satu contoh adalah Panshu Zhao (31), pria kelahiran China yang bergabung dengan Angkatan Darat AS pada 2016 melalui program perekrutan khusus bagi para imigran. Tujuannya satu, demi mendapat kewarganegaraan AS secara sah dan menamatkan pendidikan pascasarjana (Ph.d) di Texas A&M University.

Kini, ia menjadi salah satu orang yang mengalami permasalahan tersebut.

Pada April 2018, Zhao mendapat kabar dari komandan unitnya bahwa ia "diberhentikan" tanpa alasan detail.

"Padahal saya bukan ancaman nasional," kata Zhao seperti dikutip dari AP.

"Sebaliknya, orang-orang seperti saya, dengan pendidikan tinggi dan keterampilan penting, adalah aset nasional karena kami ingin mengabdi untuk Angkatan Darat AS. Saya (juga) adalah ilmuwan, tak peduli apa kata mereka," jelasnya.

Sementara itu, seorang anggota tentara cadangan AS (reservist), Lucas Calixton kelahiran Brazil, mengajukan gugatan hukum di Washington DC pekan lalu. Hal itu dilakukan setelah dirinya diberhentikan oleh Kementerian Pertahanan AS secara sepihak, tanpa memberikannya kesempatan untuk melakukan pembelaan atau naik banding.

Pentagon Tak Mengelaborasi Detail

Di sisi lain, Kementerian Pertahanan AS (Pentagon) mengatakan pada Jumat 6 Juli bahwa tidak ada perubahan kebijakan apapun terkait program perekrutan khusus bagi para imigran sejak Presiden AS Donald Trump mulai menjabat tahun lalu.

Berkomentar senada, Juru Bicara AD AS Cynthia O. Smith mengatakan bahwa setiap personel yang masuk dalam satuan militer, termasuk yang berstatus imigran, pasti menjalani pemeriksaan latar belakang dan keamanan.

"Setiap perekrut menjalani tinjauan kelayakan individual dan lamanya waktu untuk peninjauan tergantung pada latar belakang masing-masing individu yang beragam dan unik," kata Smith.

 

Simak pula video pilihan berikut:

 

2 dari 2 halaman

Kebijakan Presiden Donald Trump?

Presiden AS George W. Bush memerintahkan kebijakan "naturalisasi yang dipercepat" untuk tentara imigran pada tahun 2002 dalam upaya untuk meningkatkan personel militer Amerika.

Tujuh tahun kemudian, Military Accessions Vital to the National Interest atau MAVNI menjadi program rekrutmen resmi bagi para imigran.

Program ini mendapat kecaman dari kaum konservatif ketika Presiden Barack Obama menambahkan penerima program bantuan DACA --imigran muda yang dibawa ke AS secara non-prosedural dan tak berdokumen.

Sebagai tanggapan, militer AS menetapkan kebijakan tambahan pemeriksaan keamanan berlapis bagi para rekrutan.

Pemeriksaan keamanan berlapis semakin ditebalkan oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Buktinya, sejak akhir tahun lalu, ratusan rekrutan yang berstatus masih dalam proses pendaftaran dibatalkan kontraknya.

Beberapa bulan kemudian, militer AS di bawah pemerintahan Presiden Trump menghentikan program MAVNI.

Anggota Kongres AS dari Partai Republik mewakili Negara Bagian Maryland, Andy Harris mengatakan:

"Militer kami harus memprioritaskan untuk mendaftarkan warga negara Amerika, dan mengembalikan program MAVNI ke ruang lingkup khusus yang terbatas," katanya.

Menurut Mayor Angkatan Udara Carla Gleason, juru bicara Pentagon, "mayoritas besar" kandidat MAVNI berasal dari Asia dan Afrika karena mereka memiliki keterampilan bahasa yang sangat dibutuhkan di militer.

Hingga April 2018, sekitar 1.100 imigran sedang menunggu proses pengangkatan resmi untuk menjadi calon tamtama/bintara AS, kata Pentagon.

Peserta yang memenuhi syarat harus memiliki status hukum di AS, seperti visa pelajar, sebelum mendaftar.

Lebih dari 5.000 imigran direkrut ke dalam program pada tahun 2016, dan diperkirakan 10.000 saat ini tengah bertugas.

Sebagian besar masuk ke Angkatan Darat, tetapi beberapa juga pergi ke cabang militer lainnya.

Zhao sekarang memikirkan kembali masa depannya, tetapi mengatakan dia berharap dia memiliki kesempatan untuk mengajukan banding.

"Saya butuh keadilan," katanya. "Ini Amerika. Ini bukan China. Ini bukan Timur Tengah. Ini bukan kediktatoran. Dan itulah mengapa saya mencintai Amerika."

Loading
Artikel Selanjutnya
Sandera AS dan Australia Dilepas, Pembebasan Tahanan Taliban Jadi Imbalannya
Artikel Selanjutnya
AS Perpanjang Lisensi untuk Huawei selama 90 Hari