Sukses

Menlu AS dan Qatar Cari Solusi Terbaik Soal Krisis Teluk

Liputan6.com, Washington, DC - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson, menerima kunjungan kenegaraan Menlu Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani di Washington, DC, pada 27 Juni 2017 waktu setempat. Kunjungan kenegaraan itu menandai kali pertama kedua menlu bertemu, sejak negara dengan Ibu Kota Doha itu 'dikucilkan' oleh Arab Saudi, Mesir, Bahrain, UEA, Yaman, Mauritius, Mauritania, Maladewa, dan Libya, pada 5 Juni.

'Pengucilan' itu populer disebut sebagai krisis politik dan diplomatik di Teluk dan Timur Tengah.

Pertemuan itu dilaksanakan terpaut tiga hari, sejak Arab Saudi, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab mengeluarkan '13 tuntutan untuk Qatar' pada 24 Juni 2017.

Saudi Cs mengklaim bahwa jika daftar tuntutan itu dipenuhi oleh Qatar, dialog antar negara dapat terlaksana serta krisis di Teluk dan Timur Tengah dapat dihentikan.

Namun, sebelum menjamu kedatangan Menlu Menlu al-Thani, Rex Tillerson sempat menyebut bahwa beberapa aspek dalam daftar tuntutan tersebut 'akan sangat sulit untuk dipenuhi oleh Qatar'. Demikian seperti dikutip dari CNN, Rabu (28/6/2017).

"Qatar telah meninjau daftar tuntutan tersebut. Meski sejumlah aspek akan sulit untuk dipenuhi, namun ada beberapa poin yang cukup signifikan dan niscaya dapat dilakukan. Guna menjadi basis dialog antar negara yang berkonflik untuk menuju resolusi," jelas Rex Tillerson.

"Karena dialog bersama adalah langkah produktif yang dapat dilakukan. Saya yakin bahwa koalisi kami (Saudi Cs, termasuk Qatar) akan mau bekerjasama, apalagi untuk melawan isu bersama, seperti terorisme dan ekstremisme," tambah sang Menlu AS.

Sementara itu, sejak '13 tuntutan untuk Qatar' dicetuskan, pejabat tinggi pemerintahan negara penyelenggara Piala Dunia 2022 itu menolak untuk patuh terhadap keinginan Saudi Cs.

"Itu semua ditujukan untuk membatasi kedaulatan Qatar dan memeras keuntungan dari kebijakan luar negeri kami," kata Sheikh Saif bin Ahmed al-Thani, Direktur Kantor Komunikasi Pemerintahan Qatar.

Sedangkan Doha juga nampak mempertimbangkan alternatif lain pasca-'13 tuntutan untuk Qatar' dicetuskan. Caranya, dengan mendekati Iran, rival Arab Saudi di kawasan.

Hal ini dibuktikan dengan laporan yang mengabarkan bahwa Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani, menelepon Presiden Iran, Hassan Rouhani, pada 24 Juni 2017, hari yang sama ketika Saudi Cs mengeluarkan daftar tuntutannya. Kedua pemimpin negara itu mendiskusi upaya untuk 'memperkuat relasi', ujar kantor kepresidenan Iran.

Krisis Teluk dan Timur Tengah memicu kondisi pelik bagi relasi AS dengan negara di kawasan tersebut.

Bagi AS, Qatar merupakan salah satu koalisi perdagangan dan militer di kawasan Teluk. Pangkalan udara di al-Udeid Qatar menampung sejumlah besar pasukan Negeri Paman Sam.

Namun, di sisi lain, Arab Saudi --negara yang menjadi ujung tombak pengucilan Qatar-- dalam waktu dekat akan menandatangani kontrak perdagangan militer dengan Washington senilai US$ 350 miliar. Kontrak perdagangan militer itu merupakan hasil kunjungan kenegaraan Presiden Donald Trump ke Saudi pada 20 Mei 2017 lalu.

Sedangkan sejumlah media AS menilai bahwa Presiden Trump dan Menlu Tillerson nampak berselisih pendapat terkait urusan Qatar.

Yang pasti, dalam pertemuan --yang akan berlangsung beberapa jam lagi berdasarkan waktu Jakarta-- nanti, kedua menlu AS dan Qatar tersebut diprediksi akan menghadapi dilema rumit.


 

Saksikan juga video berikut ini

13 Daftar Tuntutan Saudi Cs untuk Qatar

Pada 24 Juni 2017, Arab Saudi, Bahrain, Mesir, dan Uni Emirat Arab, mengeluarkan 13 daftar tuntutan kepada Qatar. Berikut selengkapnya:

1. Mengendurkan hubungan diplomatik, militer, serta intelijen dengan Iran. Qatar juga diminta untuk menutup misi diplomatik dan memulangkan anggota Garda Revolusi Iran di Qatar. Relasi dagang dan komersial dengan Iran harus disesuaikan dengan ketentuan serta sanksi yang diatur oleh Amerika Serikat, hukum internasional, dan Dewan Kerja Sama Teluk.

2. Segera menghentikan pembangunan pangkalan militer Turki yang dibangun di Qatar. Doha juga diminta untuk menghentikan kooperasi dengan militer Turki di wilayah Qatar.

3. Memutus hubungan dengan seluruh "organisasi teroris, berbasis sektarian, atau ideologi tertentu", khususnya Muslim Brotherhood, ISIS, Al Qaeda, Fateh al-Sham atau Nusra Front, dan Hizbullah. Qatar harus mendeklarasikan secara formal bahwa entitas tersebut merupakan organisasi teroris, seperti yang dilakukan oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA, dan Mesir. Qatar juga diminta untuk terus memperbarui daftar tersebut sesuai perkembangan.

4. Menghentikan pendanaan terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang masuk dalam daftar teroris, seperti yang dilakukan Arab Saudi, Bahrain, UEA, Mesir, Amerika Serikat, serta negara lain.

5. Menyerahkan "figur teroris", buronan, dan orang yang dicari oleh Arab Saudi, Bahrain, UEA, dan Mesir ke negara asalnya. Agar Qatar turut membekukan aset dan menyediakan segala informasi yang dibutuhkan tentang kediaman, pergerakan, dan finansial.

6. Menutup jaringan Al Jazeera dan stasiun afiliasinya.

7. Menghentikan campur tangan terhadap urusan luar negeri negara lain. Berhenti memberikan kewarganegaraan terhadap "orang yang diinginkan" oleh Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain. Cabut status kewarganegaraan seorang WN, yang memiliki kewarganegaraan Qatar, jika orang itu melanggar hukum di keempat negara tersebut.

8. Qatar harus membayar ganti rugi dan kompensasi atas setiap kerugian nyawa atau finansial yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Jumlahnya akan ditentukan sesuai koordinasi dengan Qatar.

9. Qatar harus menyelaraskan dirinya dengan negara Teluk dan Arab untuk setiap urusan militer, politik, sosial, dan ekonomi. Terkait urusan ekonomi, Qatar harus menyelaraskan diri dengan perjanjian yang pernah dilakukan dengan Arab Saudi pada 2014.

10. Segera menyerahkan detail informasi personal dan kelompok oposisi yang didukung oleh Qatar serta menjelaskan secara detail segala dukungan yang diberikan oleh Qatar kepada mereka pada waktu lalu. Segera menghentikan hubungan dengan oposisi politik di Arab Saudi, UEA, Mesir, dan Bahrain. Qatar juga didesak memberikan setiap detail kontak dan dukungan terakhir yang diberikan Qatar terhadap kelompok oposisi tersebut.

11. Menutup setiap kantor berita yang didanai oleh Qatar, baik langsung maupun tidak langsung, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen, dan Middle East Eye, dll.

12. Menyetujui seluruh tuntutan dalam 10 hari, jika tidak, daftar tersebut akan tidak valid.

13. Setuju untuk pemeriksaan bulanan untuk satu tahun pertama setelah menyetujui setiap tuntutan. Kemudian pemeriksaan per tiga bulan pada tahun kedua. Untuk sepuluh tahun ke depan, kepatuhan Qatar akan diperiksa setiap satu tahun sekali.