Obama Bersitegang dengan Oposisi Soal Anggaran Negara

Liputan6.com, Washington DC - Barack Obama tengah bersitegang dengan kubu legislatif dari Partai Republik yang merupakan oposisi Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat tersebut. Obama menegaskan dirinya tak akan menandatangani rancangan anggaran oleh Republik lantaran dianggap tak sesuai dengan visi misinya dalam membangun negara.

"Saya tidak akan menandatangani," ujar Obama dalam wawancara dengan Huffington Post, Minggu (22/3/2015).

Presiden ke-44 AS itu mengutarakan kebijakannya yang lebih pro kalangan menengah ke bawah dengan mengutamakan anggaran pendidikan mengingat jumlah pelajar yang terus bertambah. Bagi dia, anggaran kubu Republik tak memikirkan hal itu.

"Sikap saya jelas, dalam situasi seperti ini, di mana anggaran pendidikan yang terus menurun sejak tahun 2000 atau 15 tahun lalu, padahal populasi pelajar yang membutuhkan pendidikan terus bertambah," jelas Obama.

"Untuk itu, saya tidak akan menandatanganinya," sambung pria keturunan Kenya Afrika yang juga Presiden berkulit hitam pertama di Amerika Serikat.

Sebelumnya, Senator Republik mengumumkan rancangan anggaran dengan total yang lebih rendah dari anggaran tahun lalu. Menurut Badan Anggaran dan Manajemen Gedung Putih, pengeluaran akan berkurang US$ 90,4 miliar dari sebelumnya.

Dari jumlah anggaran yang dirancang, sebesar US$ 521 miliar di antaranya ditujukan untuk keperluan pertahanan. Sedangkan US$ 492 miliar untuk non-pertahanan.

Terkait pertahanan dan isu internasional, Obama sebelumnya meminta Kongres Amerika Serikat untuk menyetujui pengucuran dana sebesar US$ 3,2 miliar atau sekitar Rp 39 triliun untuk memerangi ISIS di tanah Irak dan Suriah

Sejumlah dana yang diajukan tersebut akan digunakan untuk operasi militer lanjutan, termasuk biaya pasokan amunisi baru. Duit triliunan tersebut juga dipakai untuk pelatihan tentara Irak.

Selain itu, dana tersebut juga diperuntukkan bagi sekitar 600 ahli militer yang bekerja sama dengan militer Irak dan pasukan Kurdi di Baghdad dan Arbil. Juga untuk sekitar 800 prajurit AS yang bertugas di Kedutaan Besar Amerika Serikat dan bandara di Baghdad.