90 Persen Buku Sulit Diakses Penyandang Disabilitas Netra, Wakil Ketua MPR Dorong Literasi Inklusif

Liputan6.com, Jakarta - Mendorong kemudahan akses buku dan bahan bacaan bagi penyandang disabilitas adalah cara meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam proses pembangunan.

"Kemudahan akses untuk peningkatan literasi penyandang disabilitas harus ditingkatkan, demi mewujudkan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses pembangunan," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Lestari Moerdijat dalam keterangan resmi ditulis Kamis (8/1/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Survei Sosial Ekonomi (Susenas) Maret 2024 mencatat sekitar 22,5 juta orang atau 8,23 persen penduduk Indonesia menyandang disabilitas.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat bahwa hingga akhir 2024, hanya sekitar 5 persen dari total buku pelajaran dan bacaan umum yang telah dialihmediakan ke dalam format aksesibel seperti braille, buku audio (audiobook), dan buku digital aksesibel.

Selain itu, World Blind Union mengungkapkan bahwa lebih dari 90 persen karya tulis yang telah terbit tidak dapat diakses oleh penyandang disabilitas atau difabel netra.

Diakui perempuan yang akrab disapa Rerie, tantangan untuk mempermudah akses buku penyandang disabilitas dan bahan bacaan bagi kelompok difabel tidaklah mudah. Biaya produksi yang tinggi, keterbatasan infrastruktur yang ramah difabel, dan implementasi regulasi yang belum optimal untuk mempermudah akses literasi bagi penyandang disabilitas harus segera diatasi.

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong pihak-pihak terkait untuk mengambil langkah nyata dalam mengatasi sejumlah tantangan tersebut.

Dia berpendapat bahwa kolaborasi triple helix yang kuat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat harus dibangun demi menghadirkan akses buku penyandang disabilitas yang sama bagi setiap warga negara, termasuk kelompok difabel.

Sebelumnya, Rerie mengatakan bahwa butuh dukungan masif untuk membangun pendidikan inklusif.

“Upaya menjawab tantangan dalam membangun pendidikan inklusif di Tanah Air membutuhkan dukungan masif semua pihak terkait,” katanya.

Menurutnya, sejumlah kendala teknis dan budaya yang dihadapi dalam membangun pendidikan inklusif di Tanah Air harus segera diatasi dengan gerak dan langkah bersama semua pihak.

Pasalnya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, mengungkapkan terdapat tiga tantangan dalam pembangunan pendidikan inklusif di Tanah Air.

Selain kurangnya tenaga pendidik, tantangan lainnya terkait masih terbatasnya jumlah sekolah, dan tantangan dari sisi kultural karena sebagian orangtua merasa malu apabila anaknya menjadi siswa di sekolah inklusi. Seperti disampaikan Abdul pada Minggu, 3 Agustus 2025.

Rerie menanggapi, sejumlah tantangan tersebut harus dijawab dengan langkah-langkah yang terukur sehingga pendidikan inklusif yang diharapkan bisa segera terwujud.

Rerie menambahkan, pendidikan yang inklusif merupakan bagian dari pelaksanaan amanah konstitusi yang menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak.

Dia berharap, sejumlah langkah untuk mewujudkan pendidikan inklusif di Tanah Air mendapat perhatian dan dukungan serius dari para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, serta masyarakat.

Dia mendorong semua pihak terkait membangun komitmen kuat agar dapat mewujudkan pendidikan inklusif yang bisa menjadi fondasi bagi masa depan Indonesia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.