5 Kewajiban Negara Lindungi Penyandang Disabilitas dari Pelanggaran HAM

Liputan6.com, Jakarta Setiap bentuk kekerasan terhadap penyandang disabilitas adalah pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Negara memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk melindungi setiap warganya, termasuk mereka yang memiliki disabilitas, dari kekerasan dan diskriminasi,” kata Ketua Advokasi Inklusi Disabilitas (AUDISI) Foundation, Yustitia Arief, SH., kepada Disabilitas Liputan6.com melalui keterangan tertulis, dikutip pada Kamis (26/6/2025).

Oleh karena itu, AUDISI Foundation menyampaikan seruan sebagai berikut:

1. Tindak tegas semua pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas melalui proses hukum yang adil dan berpihak pada korban.
2. Terapkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara maksimal dengan pemberatan hukuman bagi pelaku yang menyasar korban penyandang disabilitas.
3. Perkuat sistem perlindungan dan pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas, khususnya perempuan dan anak.
4. Tingkatkan kesadaran masyarakat dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang aman, bebas stigma, dan ramah disabilitas.
5. Ajak seluruh pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, media, dan masyarakat sipil, untuk mengawal pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagai bagian dari pembangunan masyarakat inklusif.

“Penyandang disabilitas adalah warga negara yang setara, memiliki hak yang sama untuk hidup aman, bermartabat, dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kita semua memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk memastikan mereka tidak lagi dipinggirkan,” ujar Yustitia.

Yustitia mengecam maraknya kasus pelecehan, kekerasan, dan tindakan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat penyandang disabilitas di Indonesia.

Rentetan kasus kekerasan dan pelecehan terhadap penyandang disabilitas telah banyak terjadi hingga pertengahan tahun 2025.

Menurutnya, kasus-kasus ini tak hanya menorehkan luka yang dalam bagi korban, tapi juga bagi komunitas disabilitas secara umum.

Beberapa kasus yang terjadi di 2025 dan menjadi sorotan AUDISI yakni:

1. Pengusiran secara tidak manusiawi terhadap pengamen tunanetra di Medan;
2. Kekerasan seksual terhadap anak autis di sebuah sekolah khusus di Tangerang Selatan;
3. Pemerkosaan terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Jakarta Timur; dan
4. Kasus pelecehan seksual yang menimpa penyandang disabilitas di Barito Timur, Kalimantan Tengah.

“Rangkaian kejadian ini menunjukkan betapa penyandang disabilitas masih sangat rentan, dan sering kali tidak mendapatkan perlindungan hukum maupun keadilan yang layak. Mereka dipandang sebagai kelompok yang lemah, sehingga mudah menjadi korban manipulasi, kekerasan, dan eksploitasi,” kata Yustitia. 

Padahal, sambungnya, hak untuk hidup layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta hak bebas dari stigma (Pasal 7) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dinegosiasikan.

“Mari kita wujudkan Indonesia yang inklusif, adil, dan ramah disabilitas, di mana setiap individu dihargai dan dilindungi tanpa pengecualian,” pungkasnya.