Begini Cara Ombudsman Dukung Presensi Difabel di Ranah Publik Tanpa Jadi Objek Belas Kasihan

Liputan6.com, Jakarta - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas mendobrak perspektif yang sebelumnya memposisikan penyandang disabilitas sebagai sasaran belas kasihan.

UU ini memandang difabel sebagai subjek yang berpeluang menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

“Menempatkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan rawan menimbulkan sentimen negatif, dan dapat mencederai perannya sebagai subjek yang berhak memangku tanggung jawab di masyarakat,” kata  Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Perwakilan Ombudsman,  ST Dwi Adiyah Pratiwi,SH.,MH.,MAP, dalam keterangan resmi melansir laman Ombudsman, Kamis (5/6/2025).

Sebaliknya, aksesibilitas dan inklusif menjadi faktor kunci yang dapat mendorong presensi penyandang disabilitas di ranah publik.

Mendorong pelibatan organisasi disabilitas dalam perancangan maupun penyusunan standar pelayanan pada instansi penyelenggara penting untuk dilakukan. Sehingga, penyelenggara dapat mengakomodasi kebutuhan penyandang disabilitas secara substantif dalam pemenuhan standar pelayanan dan proses service delivery. Bukan sekedar pemenuhan secara simbolik.

“Pelibatan ini haruslah berupa 'partisipasi bermakna', partisipasi bermakna di sini berarti tidak sekedar memenuhi kewajiban untuk menghadirkan mereka secara fisik, namun lebih mendalam memberikan kesempatan bagi difabel untuk berkontribusi, memberi saran masukan, perspektif dalam penyusunan standar pelayanan tersebut,” tambah Dwi.

Dwi menjelaskan, hambatan yang dialami penyandang disabilitas dalam komunitas sosial, di antaranya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dipengaruhi oleh faktor eksternal. Faktor ini mencakup lingkungan (fisik dan sistem) serta cara pandang (stigma).

Untuk itu, perlu digalakkan upaya untuk mendorong presensi mereka di ruang publik, di antaranya dengan menata persepsi.

“Perlakuan secara karitatif (bantuan) kepada penyandang disabilitas justru memperparah stigma negatif berupa label 'tidak mampu/bisa', yang pada akhirnya berpotensi semakin membatasi kehadiran mereka di ruang publik,” ujar Dwi.

Sebaliknya, menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan iklim yang inklusif sehingga tidak satu orang pun tertinggal dan terabaikan.

Mendukung presensi dan kemandirian penyandang disabilitas di ruang publik, Ombudsman Republik Indonesia menginisiasi program Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (OP4).

Program ini dilaksanakan setiap tahun untuk melakukan penilaian kepatuhan penyelenggara terhadap pemenuhan standar pelayanan publik. Program ini turut beririsan dengan upaya mendorong hadirnya pelayanan inklusif terhadap kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas.

Beberapa aspek penilaian meliputi pemahaman petugas pelayanan mengenai kelompok rentan, ketersediaan petugas pendamping, penyediaan fasilitas yang menunjang kemandirian, serta layanan prioritas berupa parkiran prioritas, antrean prioritas, kursi tunggu prioritas, dan loket prioritas.

“Prioritas di sini bermakna bahwa fasilitas tersebut diperuntukkan kelompok rentan salah satunya penyandang disabilitas, sehingga dalam kondisi tidak terdapat penyandang disabilitas yang mengakses layanan maka tentu fasilitas tersebut dapat saja dipergunakan oleh non disabilitas.”

Pemenuhan signage (penanda arah, ruangan, loket) misalnya, jika diamati sebenarnya ini tidak secara parsial akan mendukung kemandirian penyandang disabilitas saja. Namun, juga dapat dimanfaatkan oleh non disabilitas untuk kemudahan informasi saat mengakses layanan.

“Seperti kata pepatah 'sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui',” pungkas Dwi.