Rusia Bidik Transaksi Tiga Kripto Ini Pakai Biaya Baru

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Keuangan Rusia Ivan Chebeskov mengungkapkan, pihaknya sedang mempersiapkan biaya, batasan perdagangan dan pengamanan teknis yang secara khusus membidik kripto dan stablecoin yang tidak “bersahabat” atau tidak ramah. Ia menyebutkan, aset itu antara lain USDT, USDC dan BNB.

Ia menyampaikan hal tersebut di sela-sela Forum Ekonomi Internasional St.Petersburg (SPIEF 2026). Terkait hal itu, Analis Freedom Global Vladimir Chernov memprediksi, biaya tersebut sebesar 0,5-2% per transaksi untuk aset yang secara umum diklasifikasikan sebagai aset tidak ramah. Biaya itu meningkat hingga 3% per transaksi untuk stablecoin yang dipatok ke dolar. Demikian mengutip Yahoo Finance, Rabu, (10/6/2026).

Alasan pengenaan biaya adalah perlindungan investor. Namun, aset yang dipilih memiliki kesamaan penerbit yakni Tether, Circle dan Binance, entitas terkait dengan barat. Sebelumnya telah dibekukan dompet yang terkait dengan alamat yang dikenai sanksi, dan itu tepatnya masalah geopolitik yang coba diperhitungkan Rusia dalam arsitektur regulasi barunya.

"Ini bisa mencakup langkah-langkah perlindungan teknis dan berbagai insentif ekonomi, komisi, atau rekomendasi yang akan mendorong warga untuk memiliki aset lain,” ujar dia kepada Izvestia.

Pernyataan itu dinilai lebih dari sekadar menjelaskan biaya. Ini menandakan arah aliran modal yang lebih disukai, menjauh dari instrument yang dipatok dolar dan menuju alternatif berbasis rubel atau selaras dengan BRICS.

Langkah-langkah yang diuraikan Chebeskov belum menjadi undang-undang. Langkah-langkah itu sedang dinegosiasikan menjelang pembacaan kedua Rancangan Undang-Undang (RUU) Duma yang resmi bertajung On Digital Currency and Digital Rights. Sebelumnya RUU ini telah melewati pembacaan pertama pada 21 April 2026.

Pembacaan pertama tersebut menetapkan kerangka kerja: lima kategori lisensi untuk operator kripto, wewenang pengawasan yang luas untuk Bank Sentral Rusia, larangan berkelanjutan terhadap pembayaran kripto domestik, dan pengecualian eksplisit yang mengizinkan penyelesaian kripto lintas batas, yang terakhir merupakan mekanisme yang telah digunakan Rusia untuk mengalihkan perdagangan di sekitar sanksi. Pembacaan kedua merupakan tempat penyelesaian yang detil dan akan menjadi fase yang paling diperdebatkan.

Duma Financial Markets Committee Chairman Anatoly Aksakov telah menandai RUU Kripto sebagai salah satu dari dua prioritas legislatif, bersamaan dengan paket Antifraud 2.0. Target penyelesaian pada 1 Juli 2026 dan aturan penegakan hukum mulai berlaku 1 Juli 2027.

Debat regulasi kripto Rusia terkonsentrasi pada pembacaan kedua tersebut, dan struktur biaya untuk aset yang tidak ramah berada di pusatnya.

Istilah ‘tidak ramah’ memiliki bobot hukum di Rusia: istilah ini secara langsung merujuk pada daftar resmi pemerintah tentang negara-negara yang memberlakukan sanksi setelah invasi Ukraina 2022, sebuah daftar yang mencakup Amerika Serikat, negara-negara anggota Uni Eropa, dan Inggris Raya.

Kripto yang diterbitkan atau dikendalikan oleh entitas di yurisdiksi tersebut mewarisi klasifikasi itu. Itulah sebabnya USDT (Tether, Kepulauan Virgin Britania Raya), USDC (Circle, AS), dan BNB (Binance, dengan paparan regulasi AS yang kuat) adalah tiga aset yang paling menonjol disasar.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.