Uni Eropa Mau Larangan Total Transaksi Kripto dengan Rusia

Liputan6.com, Jakarta - Uni Eropa (UE) tengah mengkaji kemungkinan melarang seluruh transaksi mata uang kripto yang berkaitan dengan Rusia. Langkah ini dinilai lebih efektif dibanding hanya menjatuhkan sanksi kepada platform atau entitas tertentu yang diduga digunakan untuk menghindari pembatasan.

Arah Kebijakan Baru Sanksi UE

Melansir Bitcoin.com, Sabtu (14/2/2026), UE mempertimbangkan larangan menyeluruh atas transaksi kripto sebagai bagian dari paket sanksi terbaru yang bertujuan menutup jalur keuangan alternatif Rusia. Selama ini, jalur tersebut dinilai membantu Moskow bertahan dari berbagai sanksi ekonomi yang sudah diberlakukan.

Berdasarkan laporan Financial Times yang mengutip dokumen internal Komisi Eropa, Brussel meyakini sejumlah entitas memanfaatkan aset kripto untuk mendukung perdagangan barang yang berkaitan dengan perang Rusia di Ukraina. Karena itu, hanya memasukkan penyedia layanan kripto tertentu ke dalam daftar hitam dianggap tidak cukup efektif.

“Oleh karena itu, setiap penambahan penyedia layanan aset kripto individual ke dalam daftar hitam kemungkinan akan mengakibatkan pembentukan penyedia layanan baru untuk menghindari daftar hitam tersebut,” demikian pernyataan dalam dokumen tersebut.

Komisi Eropa menargetkan kesepakatan dapat dicapai sebelum 24 Februari, yang bertepatan dengan peringatan invasi penuh Rusia ke Ukraina. Namun, sedikitnya tiga negara anggota dikabarkan menolak usulan tersebut sehingga peluang tercapainya konsensus menjadi kecil. Sejumlah negara lain juga mengingatkan bahwa larangan total justru bisa mendorong aktivitas kripto berpindah ke penyedia layanan di luar Eropa.

Usulan ini disebut-sebut menyasar platform pembayaran Rusia A7 serta stablecoin berbasis rubel, A7A5. Selain itu, Komisi juga mengusulkan sanksi tambahan terhadap 20 bank Rusia dan pelarangan transaksi yang melibatkan rubel digital yang diterbitkan bank sentral Rusia.

Tak hanya sektor kripto, Komisi Eropa juga mengusulkan pembatasan ekspor barang dwiguna barang yang dapat digunakan untuk kepentingan sipil maupun militer ke Kyrgyzstan. Negara tersebut mengalami lonjakan perdagangan dengan Rusia sejak 2022.

Utusan sanksi Uni Eropa, David O’Sullivan, dijadwalkan mengunjungi Kyrgyzstan pada akhir bulan ini untuk menyampaikan kekhawatiran bahwa negara tersebut dimanfaatkan sebagai jalur untuk menghindari sanksi terhadap Moskow.