Indonesia Peringkat ke-7 Dunia untuk Adopsi Kripto, Total Transaksi Sentuh Rp 360 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Ekosistem aset kripto di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat. Hingga September 2025, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pengguna aset kripto nasional mencapai 18,61 juta konsumen dengan total transaksi mencapai lebih dari Rp360 triliun. Pertumbuhan jumlah pengguna terus meningkat secara konsisten dengan kenaikan month to month mencapai 3-5%. 

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh Channelisis, Indonesia menempati peringkat ketujuh dari 151 negara dalam Global Crypto Adoption Index 2024. Pencapaian ini menegaskan posisi Indonesia sebagai salah satu pasar kripto paling berkembang di dunia, sekaligus menunjukkan tingginya tingkat adopsi dan partisipasi masyarakat terhadap ekosistem aset kripto global.

Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengatakan perkembangan ini mencerminkan percepatan transformasi digital di sektor keuangan nasional.

"Transformasi digital di sektor keuangan terus tumbuh, bergerak, berubah dengan cepat, dan akan terus hadir di tengah-tengah kita," ujarnya dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE), dikutip Senin, (3/11/2025).

Hasan juga menilai, meningkatnya adopsi dan inovasi di bidang aset digital membuka ruang bagi lahirnya model-model bisnis baru. Ia menyebut inovasi seperti tokenisasi aset dan pengembangan decentralized finance (DeFi)kini tengah menjadi tren global.

Namun, di balik peluang besar tersebut, OJK menekankan pentingnya pengawasan yang berimbang agar inovasi tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan. Pendekatan berbasis prinsip (principle-based regulation) disebut menjadi strategi kunci agar regulasi tetap adaptif terhadap dinamika industri yang cepat berubah.

Di tengah pertumbuhan pesat industri aset kripto, OJK soroti meningkatnya ancaman keamanan siber yang menjadi tantangan utama di sektor keuangan digital. Perkembangan teknologi yang cepat membuat potensi risiko dan serangan terhadap sistem transaksi turut meningkat.

Hasan menyampaikan bahwa secara global, kerugian akibat serangan siber di sektor aset keuangan digital naik 21% menjadi USD 2,2 miliar pada 2024, dan pada ada paruh pertama 2025, jumlahnya sudah menembus USD 2,3 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa serangan digital terhadap industri kripto terus berkembang dan membutuhkan penguatan sistem perlindungan yang lebih serius. 

Ia menjelaskan, ancaman tidak hanya muncul dari potensi peretasan platform, tetapi juga praktik manipulasi pasar dan penyalahgunaan aset digital untuk kegiatan ilegal. Karena itu, perlindungan konsumen dan keamanan transaksi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap industri ini.

“Penting sekali menghadirkan perlindungan konsumen dan keamanan transaksi sebagai fondasi kepercayaan publik terhadap ekosistem aset keuangan digital dan aset kripto nasional,” ujar Hasan.

OJK merespons situasi ini dengan menerapkan pedoman keamanan siber bagi penyelenggara perdagangan aset digital melalui prinsip “secure by design and resilience by architecture.” Pendekatan ini, menuntut keamanan dirancang sejak awal dengan ketahanan sistem yang diperkuat secara menyeluruh.

Selain itu, OJK juga memperluas kerja sama dengan PPATK, aparat penegak hukum, dan pelaku industri untuk memperkuat tata kelola serta integritas pasar. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem kripto nasional yang aman, tangguh, dan berdaya saing global.