Melambung, Berikut Kinerja Degree Crypto Token Hari ini 20 Oktober 2023

Sebelumnya diberitakan, sekelompok anggota parlemen AS bipartisan mendesak pemerintahan Biden untuk segera menindak penggunaan mata uang kripto oleh Hamas dan afiliasinya menyusul konflik Palestina dan Israel awal bulan ini.

Sebuah surat yang dikirim pada Selasa, 17 Oktober 2023 ke Departemen Keuangan AS dan Gedung Putih dari 105 anggota parlemen yang dipimpin oleh Senator Elizabeth Warren, Roger Marshall dan Perwakilan Sean Casten, menyatakan keprihatinan besar Hamas dan kelompok afiliasinya yang disebut Jihad Islam Palestina menggunakan aset digital untuk mendanai operasi mereka dan menghindari sanksi AS.

“Kongres dan pemerintahan ini harus mengambil tindakan tegas untuk secara menyeluruh mengatasi risiko keuangan gelap kripto sebelum dapat digunakan untuk membiayai tragedi lainnya,” kata surat itu, dikutip dari Yahoo Finance, Kamis (19/10/2023).

Pemerintahan Biden pada Rabu mengeluarkan sanksi yang bertujuan menghambat pendanaan Hamas, dengan menyebutkan apa yang dikatakannya sebagai portofolio investasi rahasia Hamas, sebuah fasilitator keuangan yang terkait dengan Iran dan pertukaran mata uang kripto yang berbasis di Gaza.

Polisi Israel pada 10 Oktober mengatakan telah membekukan beberapa akun kripto yang digunakan untuk meminta sumbangan untuk Hamas. Reuters melaporkan pada Mei Israel telah menyita sekitar 190 akun kripto di bursa kripto Binance sejak 2021, termasuk puluhan akun yang dikatakan dimiliki oleh perusahaan Palestina yang terkait dengan Hamas.

Binance mengatakan bursa tersebut telah bekerja sama dengan otoritas kontra-terorisme internasional dalam penyitaan tersebut.

Sejak awal, komunitas mata uang kripto memuji aset digital sebagai sarana untuk transaksi anonim, dan serangkaian tindakan penegakan hukum federal atas penipuan, pencucian uang, dan penawaran koin yang tidak terdaftar telah membuat industri ini menjadi sorotan.

Sebelumnya diberitakan, pertukaran kripto terbesar di Amerika Serikat (AS), Coinbase telah melancarkan kampanye yang berupaya memanfaatkan 52 juta pemegang kripto di negara tersebut untuk meminta regulasi yang jelas dalam industri mata uang kripto. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Selasa (10/10/2023), menurut bursa, undang-undang yang jelas di lapangan akan menguntungkan pemegang kripto dan non-kripto, yang secara kolektif percaya sistem keuangan saat ini memerlukan perubahan.

Fase pertama dari kampanye ini bertujuan untuk mengorganisasi komunitas untuk keluar dari X (sebelumnya dikenal sebagai Twitter) dan melakukan pertempuran ini melalui panggilan telepon, memobilisasi pengguna kripto untuk meluangkan satu menit dari hari mereka untuk menelepon anggota Kongres dan bertanya mereka untuk mengesahkan undang-undang yang jelas dan masuk akal.

Selain itu, gerakan ini akan didukung oleh kampanye media di berbagai platform, dengan iklan digital dan luar ruang yang sudah dipamerkan di Washington DC. 

Kampanye ini akan dilokalkan ke sembilan negara bagian dengan pemegang mata uang kripto terbanyak, termasuk Arizona, California, Georgia, Illinois , New Hampshire, Nevada, Ohio, Pennsylvania, dan Wisconsin.

Coinbase menyatakan tanpa undang-undang mata uang kripto yang jelas dan komprehensif, AS siap kehilangan kepemimpinannya, karena Tiongkok merangkul dan memajukan penggunaan teknologi, termasuk aset digital, untuk memproyeksikan kekuatan. 

CEO Coinbase Brian Armstrong telah berbicara mengenai hal ini sebelumnya, menyatakan peluncuran yuan digital, mata uang digital bank sentral Tiongkok (CBDC), bertujuan untuk secara langsung menantang dolar AS dan perannya dalam perdagangan global.

Tuduhan Coinbase

Dengan cara yang sama, Coinbase menuduh dampak ketidakpastian saat ini dalam industri cryptocurrency akan sangat besar, karena satu juta pekerjaan pengembang dan tiga juta pekerjaan non-teknis terkait selama tujuh tahun ke depan dapat berpindah ke luar negeri, menurut pengembang Electric Capital terbaru.

Coinbase telah terpengaruh oleh ketidakjelasan ini dan menjadi target tindakan penegakan Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC). Pada Juni, bursa tersebut dituduh menyediakan perantara tidak terdaftar dan melanggar undang-undang sekuritas, sebuah pertarungan hukum yang saat ini sedang diperjuangkan di pengadilan.