Nepal Blokir Situs Web dan Aplikasi Terkait Kripto

Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Nepal mengambil langkah untuk memblokir aktivitas terkait cryptocurrency. Dalam pemberitahuan 8 Januari 2023, Otoritas Telekomunikasi Nepal menginstruksikan semua penyedia layanan internet (ISP) untuk mencegah pengoperasian dan pengelolaan situs web, aplikasi, atau jaringan online" terkait kripto.

Dilansir dari CoinDesk, Selasa (17/1/2023), sebelumnya pada September 2021, bank sentral negara tersebut melarang aktivitas cryptocurrency termasuk perdagangan dan penambangan.

Pada April 2022, otoritas telekomunikasi Nepal mencari informasi dari publik tentang siapa pun yang berpartisipasi dalam aktivitas ilegal, seperti kripto.

Kehati-hatian terbaru mengancam tindakan hukum terhadap ISP dan penyedia layanan email jika aktivitas terkait kripto terjadi di platform mereka. Pemberitahuan tersebut menyatakan transaksi mata uang virtual yang ilegal di negara tersebut meningkat dalam beberapa hari terakhir.

Meskipun dilarang, Nepal menempati peringkat ke-16 dalam Indeks Adopsi kripto Global 2022 Chainalysis, di depan negara-negara seperti Inggris dan Indonesia.

Nepal adalah salah satu dari sembilan negara bersama dengan China, Aljazair, Bangladesh, Mesir, Irak, Maroko, Qatar, dan Tunisia yang telah menerapkan larangan mutlak terhadap kripto, menurut sebuah laporan dari Library of Congress.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelum ditetapkan haram oleh fatwa MUI, bitcoin dan mata uang kripto telah munculkan pro kontra di berbagai negara, terutama selama pandemi. Regulator menyoroti volatilitas tinggi nilainya dan juga potensi disalahgunakan, sementara ada negara yang j...

2 dari 4 halaman

Pemakaian Ilegal Kripto Sentuh Rp 305,4 Triliun pada 2022

Crypto Bitcoin — Bitcoin adalah salah satu dari implementasi pertama dari yang disebut cryptocurrency atau mata uang kripto.

Sebelumnya, penggunaan ilegal cryptocurrency mencapai rekor USD 20,1 miliar atau setara Rp 305,4 triliun (asumsi kurs Rp 15.203 per dolar AS) pada 2022 karena transaksi yang melibatkan perusahaan yang ditargetkan oleh sanksi AS meroket. Data dari perusahaan analitik blockchain, Chainalysis, menunjukkan pada Kamis (12/1/2023).

Pasar cryptocurrency terpuruk sepanjang 2022, karena selera risiko berkurang dan berbagai perusahaan kripto runtuh. Investor dibiarkan dengan kerugian besar dan regulator meningkatkan seruan untuk lebih banyak perlindungan konsumen.

"Bahkan ketika volume transaksi kripto secara keseluruhan turun, nilai transaksi kripto yang terkait dengan aktivitas terlarang naik untuk tahun kedua berturut-turut,” kata Chainalysis, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (13/1/2023).

Chainalysis menambahkan, transaksi yang terkait dengan entitas yang terkena sanksi meningkat lebih dari 100.000 kali lipat pada 2022 dan merupakan 44 persen dari aktivitas terlarang tahun lalu.

Dana yang diterima oleh bursa Rusia Garantex, yang disetujui oleh Departemen Keuangan AS pada April, menyumbang sebagian besar volume terlarang pada 2022.

3 dari 4 halaman

AS Jatuhkan Sanksi

Ilustrasi Mata Uang Kripto atau Crypto. Foto: Freepik/Pikisuperstar

Sebagian besar aktivitas itu adalah "kemungkinan pengguna Rusia yang menggunakan bursa Rusia." Seorang juru bicara Chainalysis mengatakan dompet ditandai sebagai "ilegal" jika mereka adalah bagian dari entitas yang terkena sanksi.

Amerika Serikat juga menjatuhkan sanksi tahun lalu pada platform pencampuran cryptocurrency Blender dan Tornado Cash, yang katanya digunakan oleh peretas, termasuk dari Korea Utara, untuk mencuci hasil miliaran dolar dari kejahatan dunia maya mereka.

Volume dana kripto yang dicuri naik 7 persen tahun lalu, tetapi transaksi kripto ilegal lainnya termasuk yang terkait dengan penipuan, ransomware, pendanaan terorisme, dan perdagangan manusia, mengalami penurunan volume.

"Penurunan pasar mungkin menjadi salah satu alasan untuk ini. Kami telah menemukan di masa lalu bahwa penipuan crypto, misalnya, menghasilkan lebih sedikit pendapatan selama pasar beruang,” jelas Chainalysis.

Chainalysis mengatakan estimasi USD 20,1 miliar hanya mencakup aktivitas yang tercatat di blockchain, dan mengecualikan kejahatan "off-chain" seperti penipuan oleh perusahaan kripto.

4 dari 4 halaman

Rawan Peretasan, Dana Rp 60,97 Triliun Raib dari Pasar Kripto

llustrasi Kripto atau Crypto. Foto: Freepik

Sebelumnya, Immunefi, platform layanan bug dan keamanan untuk ekosistem Web3, menerbitkan laporan yang mengungkapkan bahwa industri crypto kehilangan total USD 3,9 miliar atau setara Rp 60,97 triliun (kurs Rp 15.633 per USD) pada 2022.

Menurut laporan yang dirilis pada 6 Januari, peretasan ditemukan sebagai penyebab utama kerugian mencapai 95,6 persen dari total kerugian.

Sisanya 4,4 persen berupa penipuan dan semacamnya. Immunefi juga menemukan bahwa keuangan terdesentralisasi (decentralized finance/DeFi) adalah sektor yang paling disasar, mengalami kerugian 80,5 persen, dibandingkan dengan keuangan terpusat (centralized finance/CeFi) yang mengalami kerugian 19,5 persen.

“DeFi telah menderita total kerugian sebesar USD 3.180.023.103 pada 2022, dari 155 insiden. Angka ini mewakili peningkatan 56,2 persen dibandingkan 2021, ketika DeFi kehilangan USD 2.036.015.896 dari 107 insiden,” tulis laporan tersebut, dikutip dari Cointelegraph, Sabtu (7/1/2023).

Kripto BNB dan Ethereum adalah rantai yang paling disasar. Pada kuartal IV tahun lalu, industri menderita kerugian sekitar USD 1,6 miliar, di mana DeFi menjadi target utama di 57,6 persen dan CeFi 42,4 persen.

“Dengan mengidentifikasi dan menangani kerentanan secara proaktif, kami dapat melindungi komunitas dari bahaya dan membangun kepercayaan di lapangan. Saat kami membuat industri lebih aman, semua hal lainnya dapat berkembang,” kata CEO Immunefi, Mitchell Amador.