Inovasi Kripto Angkat Kaki Dari AS, Berpotensi Jadi Ancaman Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Direktur keamanan dunia maya serta rekan penulis perintah eksekutif Presiden Joe Biden tentang kripto, Carole House mengatakan Inovasi kripto yang pergi ke luar negeri dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional AS.

“Mendorong salah satu aktor dalam cryptocurrency dan pasar keuangan lainnya untuk memiliki pusat di luar Amerika Serikat juga bertentangan dengan tujuan keamanan nasional AS,” kata House, dikutip dari CoinDesk, Selasa (21/3/2023). 

House menambahkan, penting untuk kripto dan inovasi keuangan tetap di bawah bimbingan regulator AS. House, yang merupakan ketua Komite Penasihat Teknologi Komisi Perdagangan Berjangka Komoditi AS (CFTC) yang baru, mengatakan komitenya sedang mencoba untuk mencari tahu realitas praktis perkembangan teknologi dan risiko terbesarnya.

Dengan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang teknologi kripto yang muncul, komite mungkin dapat memberikan rekomendasi yang lebih konkret kepada CFTC tentang kerangka peraturan dan pedoman kebijakan.

“Sistem keuangan AS. benar-benar berada di jantung dari begitu banyak bagian dari peralatan dan kapabilitas keamanan nasional AS. Apa pun yang berpotensi melemahkan sektor ini bisa menjadi perhatian,” jelas House.

Menjelang pertemuan pertama komite, grup tersebut akan membahas kebijakan teknologi, implikasi hukum terkait keuangan terdesentralisasi dan kecerdasan buatan serta keamanan siber untuk pasar komoditas termasuk kripto. 

AS Bukan Tempat Untuk Perusahaan Kripto

Sebelumnya, CEO Ripple Brad Garlinghouse mengatakan gugatan SEC terhadap Ripple adalah sebuah "serangan" dan "menyerang" industri kripto secara keseluruhan. 

Garlinghouse mengungkapkan pendekatan regulasi SEC yang dilakukan melalui "penegakan" tidaklah sehat untuk mengatur industri, dan mungkin membuat AS menjadi lokasi yang kurang menarik bagi perusahaan kripto. 

Dia juga mengatakan industri kripto sudah mulai bergerak ke luar dari AS, mengingat proses regulasi crypto AS masih tertinggal dibandingkan negara lain seperti Australia, Inggris, Jepang, Singapura, dan Swiss.