Sukses

ICMI Minta Pemerintah Blokir YouTube dan Google, Apa Sebabnya?

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak pemerintah untuk memblokir situs YouTube dan Google.

Liputan6.com, Jakarta Maraknya kasus kekerasan seksual melatarbelakangi Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak pemerintah untuk memblokir situs YouTube dan Google. Menurut pengamatan mereka, kedua situs paling populer itu sarat dengan konten porno.

Sekjen ICMI, Jafar Hafsah menilai pemerintah terlalu longgar dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kedua situs tersebut. "YouTube dan Google telah memberikan dampak negatif bagi Indonesia. Situs-situs itu secara bebas menebarkan konten pornografi dan kekerasan," ujarnya.

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) mendesak pemerintah untuk memblokir situs YouTube dan Google.

(Email ICMI yang sampai hari ini pun masih memakai gmail yang notabene layanan gratis google)

Desakan ICMI berdasar pada kondisi Indonesia yang darurat kekerasan seksual. Hampir semua pelaku, kata ICMI, mengaku mendapat rangsangan dan inspirasi seksual dari tayangan porno yang bersumber dari mesin pencari Google dan situs berbagi video YouTube. "Situs-situs itu terlalu mudah diakses, baik lewat komputer atau pun telepon genggam," ujarnya.

Kendati demikian ICMI masih memberikan toleransi persyaratan agar YouTube dan Google secara suka rela mau memblokir konten porno tersebut. "Beberapa waktu lalu Google dan Youtube berhasil memblokir, menghapus, dan menekan berita dan video radikalisme, mengapa pada saat ini Google dan Youtube enggan untuk menghapus konten-konten mereka yang berbau pornografi dan kekerasan," tegasnya.

Sebab, ICMI merigit pada rentang 2010-2016 Indonesia merupakan negara yang paling rajin mengakses YouTube dan Google. Ironisnya, kata kunci 'porno' menjadi keyword yang paling digunakan ketimbang kata kunci pendidikan, ekonomi, agama, sosial maupun politik.

Rupanya tidak hanya masalah pornografi yang menjadi pertimbangan ICMI, pertimbangan lain seperti bebas pajak juga menjadi acuan mengapa sebaiknya pemerintah mengontrol lalu lintas internet agar menjadi menu yang sehat untuk Indonesia. "Situs-situs Google, YouTube, Twitter dan Facebook, telah mendapatkan keuntungan yang besar dari Indonesia tanpa membayar pajak sepeser pun untuk pembangunan Indonesia. Ini tidak adil bagi industri e-commerce dalam negeri yang dikenakan pajak," ujarnya.

"Jika situs-situs asing tidak memberikan dampak positif bagi Indonesia tidak ada pilihan selain diblokir. Saya yakin inovator Indonesia mampu membuat mesin pencari seperti YouTube dan Google dengan nuansa yang sesuai dengan budaya Indonesia. Tentu dengan dukungan pemerintah," kata Jafar, menambahkan.

Bagaimana menurut Anda, perlukah YouTube dan Google diblokir?

(War)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini