Kumpulan Hoaks Terkini Mencatut Nama Pejabat, Simak Daftarnya

Fenomena kumpulan hoaks mencatut nama pejabat semakin marak. Kenali modus dan ciri-cirinya agar tidak menjadi korban penipuan atau penyebaran informasi palsu.

Diterbitkan 20 Juli 2025, 13:00 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta- Fenomena kumpulan hoaks mencatut nama pejabat di Indonesia kian meresahkan masyarakat. Berbagai modus kejahatan digital ini memanfaatkan kredibilitas figur publik untuk melancarkan aksi penipuan, penyebaran informasi palsu, hingga manipulasi opini publik. Modus ini seringkali muncul di berbagai platform digital, mulai dari aplikasi percakapan hingga media sosial.

Hoaks pejabat semacam ini tidak hanya menargetkan masyarakat umum sebagai korban, tetapi juga merusak reputasi pejabat yang namanya dicatut.  Tujuannya beragam, mulai dari keuntungan finansial hingga merusak citra, sebab itu kita harus mewaspadainya agar tidak menjadi korban.

Maraknya hoaks ini menuntut kewaspadaan tinggi dari publik, Cek Fakta Liputan6.com secara aktif mengidentifikasi dan mengklarifikasi berbagai hoaks yang beredar.

 

Artikel Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Sebut Orang yang Ragukan Ijazah Jokowi Sebagai Kaum Radikal

Beredar di media sosial postingan artikel yang berjudul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut orang yang meragukan ijazah Jokowi sebagai kaum radikal. Postingan itu beredar sejak beberapa waktu lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 2 Mei 2025.

Dalam postingannya terdapat cuplikan layar artikel dari Tempo berjudul

"Dedi Mulyadi: Hanya Kaum Radikal yang Meragukan Ijazah Pak Jokowi, Tangkap dan Penjarakan Orang Orang Yang Menyebar Fitnah Kepada Presiden Ke-7 Indonesia"

Akun itu menambahkan narasi:

"Dengan pernyataan ini, Dedi mulyadi memastikan bahwa dia sama dengan jokowi , pernyataan radikal yang di maksud adalah untuk umat islam"

Lalu benarkah postingan artikel yang berjudul Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut orang yang meragukan ijazah Jokowi sebagai kaum radikal? Simak artikel berikut ini......

Presiden Prabowo Resmikan Perpanjangan SIM Sekali Seumur Hidup

Cek Fakta Liputan6.com mendapati klaim Presiden Prabowo resmikan perpanjangan SIM sekali seumur hidup, informasi tersebut diunggah salah satu akun Facebook, pada 2 Juli 2025.

Klaim Presiden Prabowo resmikan perpanjangan SIM seumur hidup, berupa video reels yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan Luhut Binsar Pandjaitan, dalam unggahan tersebut terdapat tulisan sebagai berikut.

"PRSIDEN PRABOWO SUBIANTO RESMIKAN PERPANJANGAN SIM 1X SE.UMUR HIDUP

SIM mengemudi harus berlalu seumur hidup tidak ada lagi perpanjangan SIM 5 th sekali"

Video tersebut diberi keterangan sebagai berikut.

"PRESIDEN PRABOWO RESMIKAN SIM SEUMUR HIDUP 🚗🇮🇩

Kini, masa berlaku SIM C dan A hanya sekali seumur hidup! Tidak perlu lagi perpanjangan setiap 5 tahun. Kebijakan bersejarah ini jadi bukti nyata Presiden Prabowo berpihak pada rakyat."

Benarkah klaim Presiden Prabowo resmikan perpanjangan SIM sekali seumur hidup? Simak hasil penelusuran Cek Fakta Liputan6.com dalam halaman berikut ini......

Judul Artikel Menag Nasaruddin Umar Minta Rakyat Ikhlaskan Uang Haji Rp 1 Triliun yang Dipakai Jokowi

Beredar di media sosial postingan artikel yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta rakyat mengiklhaskan uang haji Rp 1 triliun yang dipakai mantan presiden Jokowi. Postingan itu beredar sejak pekan lalu.

Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook. Akun itu mempostingnya pada 9 Juni 2025.

Dalam postingannya terdapat cuplikan layar artikel dari Kompas.com berjudul:

"Menag Nazaruddin Umar uang Haji Tahun ini dipakai lagi sama Jokowi satu Triliun Rakyat Minta Tolong Mengikhlaskannya anggap aja untuk amal kita di akhirat alam kubur."

Akun itu menambahkan narasi:

"Jokowi kurap Biang Masalah Harus Diadili"

Lalu benarkah postingan artikel yang mengklaim Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta rakyat mengiklhaskan uang haji Rp 1 triliun yang dipakai mantan presiden Jokowi? Simak hasil penelusurannya dalam halaman berikut ini.....

Tentang Cek Fakta Liputan6.com

Melawan hoaks sama saja melawan pembodohan. Itu yang mendasari kami membuat Kanal Cek Fakta Liputan6.com pada 2018 dan hingga kini aktif memberikan literasi media pada masyarakat luas.

Sejak 2 Juli 2018, Cek Fakta Liputan6.com bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) dan menjadi partner Facebook. Kami juga bagian dari inisiatif cekfakta.com. Kerja sama dengan pihak manapun, tak akan mempengaruhi independensi kami.

Jika Anda memiliki informasi seputar hoaks yang ingin kami telusuri dan verifikasi, silahkan menyampaikan di email cekfakta.liputan6@kly.id.

Ingin lebih cepat mendapat jawaban? Hubungi Chatbot WhatsApp Liputan6 Cek Fakta di 0811-9787-670 atau klik tautan berikut ini.