Cek Fakta: Prabowo Sebut Hukum, HAM, hingga Pemberantasan Korupsi Ditaruh di Paling Atas Visi dan Misi, Benarkah?

Liputan6.com, Jakarta - Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menyampaikan visi misinya saat debat pertama Pilpres 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta.

Dalam pemaparannya, Prabowo menyebut bahwa ia dan pasangannya, yakni Gibran Rakabuming Raka, menempatkan hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi di paling atas visi misinya.

"Kami menempatkan hukum, HAM, perbaikan layanan pemerintahan, pemberantasan korupsi, perlindungan terhadap semua kelompok masyarakat, sebagai sesuatu yang sangat penting, karena itu dalam visi misi kita hal-hal ini ditaruh di paling atas," kata Prabowo di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Lalu, benarkah hukum, HAM, hingga pemberantasan korupsi ditaruh di paling atas atau poin nomor 1 visi misi pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran? Berikut penelusurannya.

Berdasarkan visi misi pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran yang dikutip dari artikel Liputan6.com berjudul "Visi-Misi Prabowo-Gibran, Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045", disebutkan ada delapan visi-misi Prabowo-Gibran.

Berikut delapan visi-misi Prabowo Gibran pada Pilpres 2024:

1. Memperkokoh ideologi, Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem, pertahanan keamanan, negara dan mendorong, kemandirian bangsa, melalui swasembada, pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi, hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.