Tata Kelola Arus Data Lintas Batas Dapat Ciptakan Ruang Perekonomian Digital

Liputan6.com, Jakarta - Tata kelola arus data dapat diimplementasikan untuk pengembangan ekonomi digital. Hal itu diungkap Samuel Abrijani, Direktur Jendral Aplikasi Indormatika (Dirjen Aptika) Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Dalam siaran daring, Samuel menjelaskan, ada beberapa isu yang dibahas dan dipahami dari prespektif masing-masing negara G20 dengan secara garis besar perlu adanya pengaturan tata kelola dari arus data lintas batas (Cross-Border Data Flow) dan arus bebas data secara terpercaya (Data Free Flow with Trust).

Nantinya data ini akan free-flowing antarnegara agar memudahkan bisnis. Namun perlu adanya jalan keluar agar mencapai kesepakatan yang lebih bisa diimplementasikan untuk sebuah perkembangan ekonomi digital.

Pembahasan topik ini menciptakan ruang digital yang bermanfaat dan memiliki data dengan nilai ekonomis tinggi, dengan begitu sekaligus mempertimbangkan unsur kedaulatan data. Segala pembahasan isu utama ekonomi digital akan memajukan Indonesia untuk menempatkan empat prinsip manajemen yaitu keabsahan (lawfulness), keadilan (fairness), transparansi (transparency) dan timbal balik (reciprocity).

Lebih lanjut, Samuel juga menjelaskan topik ini berkaitan dengan adanya UU Perlindungan Data Pribadi dan menjadi regulasi untuk menjaga kedaulatan ruang virtual di Indonesia.

“UU PDP ini mengikuti subjeknya, ketika (data) melewati batas negara, (akan menjadi) beyond the jurisdiction. Kalau pun ada data yang disalahgunakan oleh negara lain, kami bisa mengejarnya lewat undang-undang yang dimiliki negara. Harapannya dengan ada kesepakatan ini, perkembangan ekonomi digital bisa semakin terakselerasi dan bermanfaat untuk semua orang,” ucap Samuel dikutip dari Antaranews.

Baginya, G20 memiliki peran penting dalam transformasi digital sebagai platform multilateral strategis agar dapat menghubungkan kebeberapa negara dengan ekonomi utama dunia, tak hanya itu, posisi strategis menentukan masa depan pertumbuhan ekonomi dunia.

Gloria Natali/Universitas Multimedia Nusantara