Pemilihan Ketum KONI Pusat Berpotensi Aklamasi

“Jadi sudah merupakan keputusan tertinggi, soal aturan itu,” kata John.

Hanya saja John menambahkan, jika ke depan anggota tetap menginginkan adanya pemilihan Ketua Umum KONI, maka harus dibuat pula persyaratan yang lebih mudah.

“Aturan diubah dulu. Lagi pula kita menginginkan Syarat yang tinggi seperti 30 persen itu agar figure ketua umum ini adalah orang yang dikenal oleh anggota KONI di daerah dan para pengurus cabang olahraga di pusat,” ucap John.

TPP sebelumnya telah mengumumkan jika persyaratan administrasi bakal calon Letjen TNI (Purn) Marciano Norman sudah lengkap. Misalnya persyaratan dukungan unsur KONI Provinsi sejumlah 26 surat dukungan dari KONI provinsi dan seluruhnya memenuhi syarat.

Sementara persyaratan minimal sendiri hanya 10 KONI Provinsi. Selanjutnya unsur cabang olahraga dan badan fungsional sejumlah 40 surat dukungan dari cabang olahraga dan badan fungsional (persyaratan minimal 21 Cabang Olahraga dan badan fungsional).

Namun dalam dukungan ini hanya 37 dukungan memenuhi syarat. Sementara dukungan 3 PB diangggap tidak sah. FASI ditanda tangani oleh Ketua Harian (tidak sesuai Ketentuan VIII.3.e Hal 4 Mekanisme dan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan serta persyaratan bakal calon dan calon Ketua Umum KONI Pusat masa bakti 2019-2023), PP.

FTI masa bakti kepengurusan sudah berakhir dan PB. PLBSI (Liong, Barongsai) bukan anggota KONI Pusat.