Beda Intervensi kepada PSSI di 2007, 2011 dan 2015

Liputan6.com, Jakarta: Sepak Bola Indonesia terus-terusan dilanda krisis. Teranyar yaitu PSSI akhirnya disanksi FIFA usai pemerintah lewat Kemenpora tetap keukeuh lakukan intervensi terhadap kegiatan dan aktivitas PSSI.

Krisis bukan hal yang baru terjadi di sepak bola Indonesia. Liputan6.com bisa menyimpulkan jika di tiga periode kepemimpinan terakhir PSSI yaitu 2007,2011 dan 2015, Indonesia terus-terusan digerogoti krisis.

Ada tiga ketum PSSI yaitu Nurdin Halid, Djohar Arifin dan La Nyalla Mattalitti, yang baru seumur jagung pimpin PSSI, menjalani fase krisis di sepak bola Indonesia. Bagaimana sikap pemerintah terhadap PSSI di tiga periode ini?

Adakah yang berbeda atau sama saja? Berikut Liputan6.com mencoba untuk memaparkannya dari berbagai sumber pada tiga halaman berikutnya:

1. 2007-2011

Inilah masa dimana sepak bola Indonesia sedang memasuki periode baru kompetisi. Periode yang dimaksud di sini adalah lahirnya Indonesia Super League (ISL) pada Kongres PSSI 2007. ISL menjadi kasta tertinggi sepak bola Indonesia setelah era perserikatan dan Galatama.

Sedangkan di sisi organisasi, PSSI dikuasai oleh politisi asal Golkar Nurdin Halid. Bermodalkan pengalaman berorganisasi dan juga pernah mengelola PSM, Nurdin menjelma menjadi kekuatan yang "tak tersentuh" di era ini.

Pada masa ini, Nurdin sedang memasuki periode keduanya di PSSI. Sebelumnya, dia memimpin PSSI sejak 2004. Saat menjalankan tugas ketum, Nurdin tersandung masalah korupsi dan dipenjara.

Lalu bagaimana sikap pemerintah di era ini? Terjadi penggantian Menpora di periode ini dari Adhyaksa Dault ke Andi Mallarangeng.Adhyaksa Dault cukup kencang memprotes PSSI tapi intervensi hanya berbentuk teguran-teguran saja. Dault pun sempat menghimbau agar kepemimpinan di PSSI diganti karena Nurdin dipenjara.

Di era Menpora Andi Mallarangeng juga ternyata cukup kritis dengan PSSI.Terbukti, pada 7 April 2011, Menpora mengeluarkan surat keputusan untuk membekukan PSSI. Ini terjadi di periode terakhir kepengurusan Nurdin. Andi Mallarangeng ketika itu menilai pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid tidak kompeten, tidak bertanggung jawab, dan gagal menyelenggarakan kongres.

Setelah itu, Menpora Andi pun menyatakan tidak mengakui lagi pengurus PSSI di bawah pimpinan ketua umum saudara Nurdin Halid dan sekretaris jenderal saudara Nugraha Besoes, serta seluruh kegiatan keolahragaan yang diselenggarakan kepengurusan PSSI tersebut. Namun bedanya, Menpora tidak mengacak-acak kompetisi yang dikelola PSSI. Sehingga kompetisi ISL pun bisa berlangsung dengan aman. Lagipula, perseteruan itu bisa berakhir dengan damai.