PLTP Sarulla Bakal Berstatus Force Majeure, Apa Sebabnya?

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah akan menetapkan status kondisi kahar (force majeure) pada proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla di Sumatra Utara.

Penetapan tersebut menyusul perubahan kapasitas pembangkit akibat bencana longsor pada 2019 serta rencana pengembangan kapasitas pembangkit ke depan.

"Jadi ini kan ada perhitungan baru. Untuk perhitungan baru, ini kita harus menetapkan terlebih dulu kondisi kahar untuk kondisi PLTP Sarulla ini," ujar Yuliot saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Yuliot menjelaskan, PLTP Sarulla yang semula memiliki kapasitas terpasang sebesar 330 megawatt (MW), kini mengalami penurunan menjadi 250 MW akibat bencana longsor tersebut.

Sementara itu, pemerintah mendorong pengembangan PLTP Sarulla agar kapasitasnya dapat ditingkatkan hingga mencapai 1.100 MW.

Menurutnya, rencana peningkatan kapasitas tersebut memerlukan perhitungan ulang terhadap berbagai aspek, termasuk kebutuhan investasi tambahan.

Oleh karena itu, penetapan kondisi kahar menjadi salah satu tahapan yang perlu diselesaikan sebelum pengembangan proyek lebih lanjut.

Yuliot menyampaikan, pengumuman penetapan kondisi kahar tersebut akan dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam waktu dekat.

"Kita sudah selesaikan ada kesepakatan berdasarkan kajian yang dilakukan, jadi sehingga dalam waktu dekat ini Menteri akan menetapkan kondisi kahar untuk PLTP Sarulla," tuturnya.

Lebih lanjut, pemerintah akan mendorong pengembangan PLTP Sarulla hingga mencapai kapasitas maksimal 1.100 MW. Untuk merealisasikan target tersebut, diperlukan kajian dan perhitungan menyeluruh, terutama terkait aspek teknis, pengembangan proyek, serta kebutuhan tambahan investasi.