Pemerintah Tarik Utang Rp 629,3 Triliun hingga Agustus 2026, Mayoritas SBN

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mencatat realisasi penarikan utang sebesar Rp 629,3 triliun hingga Agustus 2026. Angka ini setara dengan 75,6 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang dipatok Rp 832,2 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, sebagian besar pembiayaan tersebut berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Hingga Agustus 2026, penerbitan SBN tercatat mencapai Rp 586,1 triliun atau 73,3 persen dari target tahunan sebesar Rp 799,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui pinjaman tercatat sebesar Rp 43,2 triliun atau setara 132,1 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp 32,7 triliun.

Suahasil menegaskan, pemerintah mengatur strategi penarikan utang dengan cermat, yakni menyesuaikan kebutuhan kas negara dan kondisi pasar keuangan. Langkah ini diambil agar biaya utang yang ditanggung negara tetap efisien.

"Pengadaan utang terjaga on track disesuaikan dengan kebutuhan kas. Betul-betul kita pilih timing baik. Timing yang betul-betul memberikan dampak biaya yang seminimal mungkin," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi penarikan utang pemerintah tercatat mengalami peningkatan. Pada Agustus 2025, penarikan utang berada di angka Rp 570,6 triliun atau 73,6 persen dari target tahunan sebesar Rp 775,9 triliun.

Kala itu, penerbitan SBN menyumbang Rp 538,7 triliun, sedangkan pembiayaan melalui pinjaman tercatat sebesar Rp 32,1 triliun.

Jaga Pengelolaan Utang Tetap Terukur

Kementerian Keuangan memastikan pengelolaan pembiayaan utang terus dilakukan secara hati-hati. Pemerintah selalu memantau posisi kas negara serta mencermati dinamika pasar keuangan global maupun domestik.

Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menerapkan strategi active cash and debt management untuk menjaga ketersediaan likuiditas tetap aman. Melalui strategi ini, pemerintah berupaya menyelaraskan kebutuhan pembiayaan dengan kondisi kas sekaligus mencari momentum waktu penerbitan utang yang paling menguntungkan.