LPS Siapkan Standar Biaya Khusus untuk Penanganan Bank Bermasalah

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan standar biaya khusus untuk menangani bank dalam resolusi agar lembaga dapat bergerak cepat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan standar biaya khusus diperlukan karena sejumlah kegiatan resolusi membutuhkan kompetensi spesifik dan tidak dapat menggunakan standar biaya umum.

“Kalau ada bank dalam resolusi, kami menunjuk tim mediasi, enggak mungkin ditender. Kemudian kami menunjuk bank pembayar, apalagi kalau ada perkara, langsung di situ,” kata Anggito dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner LPS di DPR RI, Rabu (7/10/2026).

Anggito mengatakan LPS akan membagi standar biaya menjadi standar biaya umum dan standar biaya khusus. Standar biaya umum akan digunakan untuk kegiatan yang bersifat umum dan dapat dibandingkan dengan lembaga lain.

Sementara itu, LPS akan menggunakan standar biaya khusus untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi, termasuk resolusi bank. LPS akan menetapkan biaya tersebut berdasarkan kebutuhan kompetensi, kecepatan penanganan, dan karakteristik kegiatan.

LPS juga akan mengubah pendekatan standar biaya dari berbasis input menuju berbasis keluaran atau kegiatan. Anggito mencontohkan biaya penanganan satu bank akan dihitung berdasarkan keseluruhan kebutuhan kegiatan, seperti perjalanan dinas, konsultan, dan penanganan perkara.

“Mindset-nya sudah ke sana. Nanti lambat laun kita akan bergerak ke sana, kecuali memang tidak bisa dilakukan dengan menggunakan basis keluaran,” ujar Anggito.

Anggito mengatakan, penyusunan standar biaya berbasis keluaran membutuhkan waktu karena LPS harus menghitung biaya berdasarkan karakteristik setiap kegiatan. LPS tetap akan menggunakan standar berbasis input untuk kegiatan yang tidak dapat dikaitkan langsung dengan keluaran.

LPS juga akan menempatkan rincian standar biaya dalam pedoman yang lebih fleksibel agar lembaga dapat menyesuaikan biaya dengan inflasi dan perubahan kondisi. Perubahan tersebut akan dikonsultasikan dengan DPR tanpa harus mengubah peraturan LPS yang membutuhkan proses harmonisasi dan pengundangan.

Anggito mengatakan LPS akan melakukan benchmark standar biaya umum dengan Kementerian Keuangan, OJK, Bank Indonesia, serta praktik lembaga penjamin simpanan internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.