Syarat Izin Diperketat, Puluhan Permohonan Agen LPG Ditolak ESDM

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah mengambil langkah tegas dalam memperketat pengawasan tata kelola penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Tanah Air. Kini, proses verifikasi persetujuan bagi penyalur atau agen wajib melalui integrasi sistem Online Single Submission (OSS) dan aplikasi INLINE KESDM.

Langkah ini menjadi bentuk respons konkret atas diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2026 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor ESDM.

Melalui payung hukum tersebut, klasifikasi risiko pada kegiatan usaha penyaluran LPG resmi naik menjadi Kategori Menengah Tinggi. Dampaknya, kementerian teknis wajib melakukan verifikasi ketat sebelum Persetujuan Penyalur diterbitkan.

Koordinator Pelayanan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Hilir Gas Bumi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Christina Meiwati Sinaga, menekankan pentingnya pemeriksaan keabsahan dokumen legalitas para agen.

"Kontrak/perjanjian kerja sama antara Penyalur dengan Badan Usaha Niaga Migas merupakan dokumen krusial yang harus diverifikasi ketepatan datanya sebelum perizinan diberikan. Atas dasar itu, untuk KBLI 47302 wajib dilakukan evaluasi dan verifikasi teknis dokumen kontrak terlebih dahulu,” tegas Christina dikutip dari Antara, Kamis (24/9/2026).

Christina menambahkan, langkah verifikasi teknis ini dirancang guna menghadirkan kepastian hukum, menutup celah penyalahgunaan, serta melindungi para pelaku usaha dari potensi jeratan hukum di masa mendatang.

Ketatnya pengawasan ini berdasar pada peran LPG yang amat vital dalam kehidupan masyarakat. Pada 2025, angka konsumsi nasional tercatat menembus 9,26 juta MT, yang terdiri atas 8,52 juta MT LPG bersubsidi dan 0,74 juta MT LPG non-subsidi (LPG Umum).

Dari total 6.942 penyalur LPG yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mayoritas mutlak, yakni 99,4% atau sebanyak 6.901 penyalur merupakan mitra resmi PT Pertamina Patra Niaga.

"Karena perannya yang sangat vital, Pemerintah harus memastikan seluruh penyalur beroperasi secara legal, tertib administrasi dan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku," kata Christina.

Guna menjaga efisiensi pelayanan tanpa mengendurkan aspek pengawasan, Ditjen Migas menyambungkan aplikasi INLINE KESDM dengan portal OSS RBA. Lewat integrasi sistem ini, pengajuan persetujuan dapat diakses penuh secara daring (online), tanpa dipungut biaya (bebas biaya), serta mengusung standar Service Level Agreement (SLA) selama 5 hari kerja.

Hingga 21 September 2026, Ditjen Migas telah mencatat sebanyak 233 permohonan persetujuan penyalur yang masuk ke dalam sistem.

Dari total pengajuan tersebut, sebanyak 82 permohonan resmi disetujui (approved), 59 dokumen masih berada dalam tahap evaluasi, sementara 92 permohonan lainnya terpaksa ditolak.

Christina menyebut, penolakan terjadi akibat ditemukannya berbagai ketidaksesuaian administratif, mulai dari tidak melampirkan berkas kontrak, dokumen tidak lengkap, masa berlaku kontrak yang telah kadaluarsa, hingga kesalahan dalam pengisian data permohonan.