4 Juta Sertifikat Tanah Gratis Bakal Pakai APBN

Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menargetkan satu juta sertifikat gratis untuk masyarakat berpenghasilan renda (MBR) pada 2026.

Diterbitkan 21 Agustus 2026, 18:15 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyebut tidak hanya menyiapkan subsidi bagi hunian vertikal atau rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tapi juga pemberian sertifikat gratis. Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo menegaskan, pemerintah akan menargetkan pemberian satu juta sertifikat bagi masyarakat yang punya tanah, tetapi belum memiliki rumah.

Pemberian sertifikat tidak diberikan secara langsung, melainkan bertahap hingga 2028. "Program baru yang juga dilaksanakan oleh pemerintah dan dalam hal ini oleh Menteri Agraria dan Pertanahan ya, Bapak Nusron Wahid. Ini adalah pemberian sertifikat gratis kepada masyarakat yang punya tanah ya, masyarakat yang punya tanah tapi belum berupa sertifikat ya," kata Hashim dalam acara Groundbreaking Hunian Manggarai dalam Mendukung Tiga Juta Rumah di Lahan KAI Manggarai, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Tahun ini, kata Hashim, ditargetkan sebanyak satu juta sertifikat gratis. Selanjutnya, 2027 ditargetkan 3 juta sertifikat, hingga 2028 dapat mencapai 4 juta sertifikat.

Dengan demikian, pemerintah akan memberikan sebanyak 4 juta sertifikat secara gratis selama tiga tahun untuk masyarakat Indonesia yang belum memiliki sertifikat.

"Dalam 3 tahun pemerintah akan menyediakan secara gratis kepada masyarakat Indonesia yang belum punya sertifikat," ujar dia.

Hashim menuturkan, seluruh pembiayaan program pemberian sertifikat gratis bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Ia mengklaim penggunaan anggaran tersebut telah disetujui oleh pemerintah.

"Ini akan dimulai dan ini semuanya dari APBN sudah disetujui pemerintah dan segera akan dilaksanakan. So, ini untuk, ini bukan hanya di perkotaan tapi juga di pedesaan ya," kata Hashim.

 

Dorong Rusun Subsidi

Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, program tersebut telah dijalankan oleh pemerintah.

"Jadi program ini sudah dijalankan, sudah mulai dijalankan. Jadi bukan akan, tapi sesudah, sesuai arahan Pak Ketua sudah mulai dijalankan," katanya.

Selain itu, Maruarar juga terus mendorong pembangunan rumah susun subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di perkotaan dengan memanfaatkan negara, khususnya milik PT KAI (Persero).

"Mulai hari ini groundbreaking, sudah ada CSR hibah dari Astra 2.000 unit, segera di Jakarta dan di Bandung. Kemudian juga sudah, kami sudah mendapatkan dukungan dari Kemkomdigi 45 hektar di Depok," ungkap dia.

 

Reporter: Rifqi

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6