Audit PT Pos Ungkap Penyesuaian Pembukuan Rp 9 Triliun, Danantara Kawal Transformasi

Liputan6.com, Jakarta - Pembenahan PT Pos Indonesia menjadi salah satu agenda yang terus dikawal oleh BP BUMN bersama Danantara. Langkah ini menyusul laporan manajemen baru PT Pos Indonesia mengenai hasil audit berupa penyesuaian pembukuan untuk periode 2023, 2024, dan 2025 sebesar Rp 9 triliun sebagai bagian dari proses pembersihan dan pemulihan catatan keuangan perusahaan.

Untuk mengawal pembenahan tersebut, Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria menggelar pertemuan dengan Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru, Iskandar Kunaefi, baru-baru ini. Pertemuan tersebut membahas langkah-langkah strategis untuk mempercepat transformasi perusahaan melalui pembenahan menyeluruh, mulai dari tata kelola, kondisi keuangan, hingga model bisnis.

Dalam arahannya, Dony menegaskan, transformasi yang dijalankan harus dilakukan secara serius dan menyentuh akar persoalan perusahaan.

"Transformasi yang kita lakukan di sini bukan transformasi yang setengah-setengah. Kita tidak ingin sesuatu yang artifisial atau dipoles-poles. Proses ini kita lakukan untuk menjadikan perusahaan-perusahaan BUMN tangguh ke depannya," kata Dony, mengutip instagram resmi BP BUMN, Kamis, (23/7/2026).

Selain memastikan proses restrukturisasi berjalan komprehensif, pembenahan juga difokuskan pada strategi penataan keuangan yang efektif dan efisien guna mengurangi beban biaya perusahaan.

Salah satu inisiatif yang ditekankan adalah melakukan peninjauan menyeluruh terhadap struktur pendapatan, komponen biaya, serta penerapan model bisnis yang lebih tepat dan berkelanjutan melalui pelibatan intercompany untuk mempercepat penurunan utang perusahaan.

Dony menekankan, seluruh langkah perbaikan harus berorientasi pada penguatan fundamental bisnis dan memiliki target yang terukur agar dapat dikawal secara konsisten.

"Kalau bisnis intinya masih negatif terus, enggak ada gunanya. Fokus dulu membuat ini positif dan menurunkan cost. Jadi setiap inisiatif harus jelas targetnya, kapan selesainya, dan berapa hasilnya. Kita hanya akan mengontrol berdasarkan itu," kata Dony.

Melalui pembenahan yang menyeluruh tersebut, BP BUMN bersama Danantara berharap PT Pos Indonesia dapat memperkuat fundamental perusahaan, memulihkan kesehatan keuangan, serta meningkatkan daya saing sehingga mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan nilai tambah bagi negara.

Sebelumnya, PT Pos Indonesia (Persero) mengangkat M.Iskandar Kunaefi sebagai direktur utama. Ia menggantikan Daud Joseph yang mengundurkan diri pada 30 Juni 2026.

Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin, (20/7/2026), pengangkatan M.Iskandar Kunaefi tersebut berdasarkan salinan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan perseroan (Persero) PT Pos Indonesia Nomor 343 Tahun 2026 Nomor SK.120/DI-DAM/DO/2026 . Dalam surat putusan itu menetapkan keputusan pemegang saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pos Indonesia tentang pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan anggota-anggota direksi perusahaan perseroan (Persero) PT Pos Indonesia.

Seiring hal itu, PT Pos Indonesia mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota direksi perseroan dari semula Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan dan Direktur Manajemen Risiko.

Selain itu, putusan pemegang saham juga mengalihkan penugasan Fathul Anwar semula sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko menjadi Direktur Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) yang diangkat berdasarkan keputusan pemegang saham perusahaan perseroan (Persero) Nomor 167 Tahun 2026 dan SK.064/DI-DAM/DO/2026 pada 11 Maret 2026. Hal ini dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatannya dengan ketentuan maksimal lima kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan sejak diangkatnya sebagai anggota direksi.

“Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota direksi Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia yakni M.Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama dan Rosmananidar Zulkifli sebagai Direktur Manajemen Risiko,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.

"Masa jabatan anggota-anggota direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ke-5 sejak ditetapkannya keputusan ini, tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu,” demikian seperti dikutip dari keterbukaan informasi BEI.