Bos BP BUMN Buka Suara Soal Mantan Jenderal Jadi Dirut Peruri

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Dony Oskaria, buka suara soal perubahan pucuk manajemen di Perusahaan Umum (Perum) Peruri. Menurutnya, pergantian manajemen tersebut dilakukan demi memperkuat posisi Peruri ke depan.

Dony mulanya mengaku belum mendapat informasi lengkap mengenai detail perubahan direksi tersebut, meskipun ia membenarkan adanya rencana perombakan susunan pengurus. Hal itu ia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (15/7/2026) malam.

"Saya rasa... kalau sudah diumumkan iya mungkin ya, karena tadi saya kan di dalam. Tetapi keputusannya sudah ada," kata Dony dikutip Kamis (16/7/2026).

Diketahui, BP BUMN resmi mengangkat Teguh Arief Indratmoko sebagai Direktur Utama Perum Peruri menggantikan Dwina Septiani Wijaya. Teguh Arief merupakan purnawirawan TNI Angkatan Darat (AD) yang sempat menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI.

Manajemen Peruri pun telah mengonfirmasi perubahan tersebut. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan (SK) BP BUMN Nomor: 345 Tahun 2026 dan SK Nomor: 346 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama dan Ketua Dewan Pengawas Peruri, tertanggal 15 Juli 2026.

Menanggapi latar belakang militer yang kini memimpin bursa bos baru Peruri, Dony menyinggung aspek kebutuhan instansi. "Oh, tergantung kebutuhan kan kita. Jadi semua penempatan direksi itu tergantung kebutuhan kita," tegas dia.

Chief Operating Officer (COO) Danantara tersebut menjelaskan bahwa Perum Peruri bukan sekadar BUMN biasa. Mengingat tugas vitalnya dalam mencetak uang rupiah, terdapat aspek keamanan super ketat yang harus dijaga.

"Kita butuh apa... Peruri ini kan sebetulnya perusahaan untuk yang dijaga keamanan, security, dan lain sebagainya," ucapnya.

"Ya, jadi ini kan bukan perusahaan sebetulnya. Peruri ini lebih kepada alat pemerintah untuk mengontrol, tadi kan, karena ini bukan perusahaan komersial kan sebetulnya," sambung Dony.

Sebelumnya, Badan Pengaturan BUMN bersama Danantara telah memangkas hingga 240 entitas BUMN sampai Juli 2026 ini. Langkah ini diambil agar pengelolaan aset yang sebelumnya terpisah kini menjadi lebih terintegrasi.

Perampingan jumlah perusahaan pelat merah itu diungkapkan langsung oleh Kepala BP BUMN, Dony Oskaria. Ia memastikan proses integrasi aset berjalan sesuai rencana guna memperkuat efektivitas pengelolaan portofolio perusahaan negara secara menyeluruh.

“Kita ingin setiap aset BUMN dikelola sebagai satu kekuatan besar, bukan berjalan sendiri-sendiri," tegas Dony di Jakarta.

Danantara menggelar rapat internal khusus untuk membahas progres integrasi pengelolaan aset BUMN. Tujuannya agar operasional perusahaan negara menjadi lebih efisien, terkoordinasi, dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan aset secara berkelanjutan.

Dony memandang, melalui pengelolaan yang semakin terintegrasi, aset-aset BUMN diharapkan dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Langkah ini juga diyakini mampu memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendorong terciptanya nilai ekonomi yang lebih besar bagi negara.

"Kalau pengelolaannya makin terintegrasi, manfaatnya juga akan jauh lebih besar, baik untuk negara, dunia usaha, maupun masyarakat,” ucap pria yang juga menjabat sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara ini.