Sistem Registri Karbon Resmi Meluncur, 4 Proyek Langsung Mulai Berdagang

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025. Meski baru saja diresmikan, implementasi sistem tersebut dilaporkan sudah berjalan dengan adanya empat proyek yang mulai memperdagangkan kredit karbon.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa peluncuran SRUK merupakan bagian dari pemenuhan mandat Perpres Nomor 110 Tahun 2025. Pria yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan, sistem tersebut melibatkan koordinasi intensif berbagai kementerian dan lembaga, serta telah mengacu pada standar internasional.

“Ini lintas sektor, lintas kementerian, melibatkan berbagai lembaga, dan menggunakan standar internasional yang hari ini resmi kita luncurkan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers peluncuran SRUK di Jakarta Theater, Kamis (9/7/2026).

Ia menegaskan bahwa SRUK tidak berhenti pada tahap seremoni peluncuran semata. Sebelum diresmikan secara formal, tepatnya pada 6 Juli lalu, Kementerian Kehutanan telah lebih dahulu menginisiasi perdagangan kredit karbon melalui empat proyek percontohan yang sudah beroperasi.

Menurut Zulhas, pemerintah sengaja menjalankan implementasi ini secara paralel. Kementerian atau lembaga yang telah menyelesaikan regulasi internalnya dapat langsung mengeksekusi skema tersebut, sementara instansi lain akan menyusul setelah aturan turunannya rampung.

Saat ini, sejumlah regulasi pendukung telah selesai disusun, termasuk peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Kehutanan.

“Hanya regulasi dari Kementerian ESDM dan Kementerian Pertanian saja yang masih dalam proses penyelesaian. Jika itu sudah selesai, maka seluruh perangkat regulasi pasar karbon kita akan lengkap,” tutur Zulhas.

Ia berharap penyelesaian seluruh aturan turunan tersebut dapat mempercepat pengembangan ekosistem perdagangan karbon nasional sesuai dengan arahan langsung dari Presiden.